Mei 8, 2021

Share and Protect

Upaya Penarikan Mobil Alphard Dianggap Tak Miliki Legal Standing, Debitur Perkarakan Leasing

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SEORANG debitur bernama Apriliani Dewi memutuskan menempuh jalur hukum terkait perkara kredit kendaraan Toyota Alphard di sebuah perusahaan leasing yakni PT ASF.

Agung selaku suami dari Apriliani, mengungkapkan, pihaknya terpaksa mengajukan gugatan perdata dan pidana kepada perusahaan leasing tersebut karena perkara tudingan wanprestasi sejak tahun 2017 itu tak kunjung selesai.

Sidang lanjutan terkait masalah ini akan kembali digelar pada Senin (19/11), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan pemeriksaan saksi ahli dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Pihak debitur menganggap, upaya penarikan unit yang pernah dilakukan oleh debt collector dinilai seperti sebuah teror.

Dikatakannya, Aprilliani selaku debitur juga merasa tidak pernah menerima surat peringatan perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran dan debt collector tersebut dikatakannya akan langsung akan menarik kendaraannya dengan paksa tanpa dapat menunjukkan legal standing-nya.

“Debt collector tersebut pernah saat hendak mengambil unit dengan mengancam, saya juga memiliki bukti berupa video saat pengancaman terjadi,” kata Agung melalui pesan tertulisnya, Jumat (16/11/2018)

Selain itu, kata dia, debt collector juga pernah masuk ke halaman rumah tanpa ijin dan mematikan paksa listrik di rumah mereka.

Agung menambahkan, pada Kamis (15/11/2018) perwakilan PT ASF didampingi pihak kepolisian datang ke rumahnya untuk kembali melakukan upaya penarikan unit.

Namun, kata Agung, pihak ASF tidak dapat menunjukan bahwa mereka telah memberikan surat peringatan sekalipun terhadap Aprilliani Dewi selaku debitur sehingga upaya penarikan unit urung dilakukan.

“Karena adanya ketidaklengkapan berkas administrasi maka mereka mengurungkan niatnya,” ucap Agung.

Sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf c, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan dengan melampirkan Surat Peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya.

“Tapi kenyataanya debitur tidak pernah menerima surat peringatan perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran,” ungkap Agung


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •