Umat Islam Haram Gunakan Atribut Natal, MUI: Pengusaha Tak Boleh Paksa Karyawannya

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada para pengusaha dan umat Kristiani agar tidak memaksa atau mengajak umat agama lain, khususnya umat Islam memakai atribut Natal saat perayaan hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2018 nanti.

Hal tersebut dilakukan demi menjaga kerukunan antar umat beragama.

“MUI menghimbau para pengusaha dan para pihak terkait lainnya agar dalam suasana natal dan pergantian tahun baru ini tidak memaksa , mendorong, atau mengajak karyawan yang beragama Islam memakai atribut-atribut dan atau simbol-simbol yang tidak sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka,” kata KH Abdullah Jaidi, Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Pusat saat Tausiyah Akhir Tahun 2018 di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2018).

Ia menuturkan, pada tahun 2016 silam, MUI juga pernah diminta fatwanya terkait pengusaha yang memaksa karyawannya untuk menggunakan atribut Natal. Oleh karena itu, kata dia, MUI pada 2016 mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan atribut non-Muslim untuk umat Islam.

“Alhamdulillah pada tahun kemarin (2017) ditaati dan itu terlihat dan dan terwujud sekali di berbagai pertokoan atau mall itu yang melaksanakan himbauan serta fatwa MUI,” ujarnya.

Sementara itu, Amirsyah Tambunan Sekretaris Jenderal MUI Pusat menjelaskan mengapa fatwa MUI mengharamkan umat Islam menggunakan atribut natal.

“Soal Natal Itu di fatwa no. 56 tahun 2016 disebutkan ada dua hal. Yang pertama disebutkan menggunakan atribut Non Muslim adalah haram. Yang kedua mengajak dan atau memerintahkan penggunaan atribut non muslim itu adalah haram,” tegasnya.

Adapun isi Fatwa MUI sebagai berikut:

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan : Atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.

2. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.

Ketiga : Rekomendasi

1. Umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.

2. Umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.

3. Umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan/atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim.

4. Pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim.

5. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syari’at agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.

6. Pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam.

Ketiga : Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 14 Rabi’ul Awwal 1437 H 14 Desember 2016 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

Sekretaris

DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA.

Klik disini untuk halaman asli


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *