Tingkatkan Kontribusi Iuran Peserta, BPJS Kesehatan Terapkan Mekanisme Ini

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SEMARANG – Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jateng-DIY, Aris Jatmiko belum lama ini menginformasikan apabila besaran penerimaan iuran peserta BPJS Kesehatan secara nasional belum
100 persen.

Termasuk di wilayahnya, baik di Jawa Tengah maupun Yogyakarta.

Sesuai data per 31 Oktober 2018 lalu, kolektibilitas pendapatan dan penerimaan iuran peserta BPJS Kesehatan hanya sebesar 87,34 persen.

Atau apabila dihitung berdasarkan jumlah iuran yang diterima baru sekitar Rp 3,356 triliun.

“Iuran yang diterima dari peserta di Jawa Tengah sekitar Rp 2,897 triliun dan DI Yogyakarta sekitar Rp 458,37 miliar. Padahal, tagihan yang harus kami bayarkan ke rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya mencapai sekitar Rp 13,1 triliun,” tutur Asisten Deputi Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Jateng-DIY Abdul Aziz.

Kepada Tribunjateng.com, Minggu (9/12/2018), Aziz berucap, dari data tersebut masyakarat dapat menghitung berapa banyak hutang yang dimiliki BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2018 tersebut.

Setidaknya mencapai Rp 10 triliun.

“Kami bersyukur dari laporan tersebut, kami memperoleh suntikan atau bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan 2 tahap yakni Rp 4,9 triliun dan Rp 3 triliun. Totalnya sekitar Rp 7,9 triliun,” bebernya.

Namun, lanjutnya, suntikan dana tersebut dalam waktu sekejap, tidak dalam hitungan minggu sudah habis guna membayarkan tagihan-tagihan yang belum dibereskan.

Dan kini pihaknya pun mengklaim masih memiliki hutang sekitar Rp 2,1 triliun.

“Lalu bagaimanakah alternatif lain untuk menutup itu? Secara terpaksa kami harus menerapkan sistem potong pajak rokok di tiap pemerintah daerah (Pemda) guna menambal defisit tersebut,” ucapnya.

Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Jateng-DIY Lucky Herfiat pun menginformasikan mekanisme kebijakan yang secara resmi telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani

Indrawati pada awal Oktober 2018 lalu.

“Yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan. Dimana besarannya ada 2 pilihan yakni 75 persen, 50 persen, ataupun 37,5 persen dari total realisasi penerimaan pajak rokok,” urainya.

Lucky mengutarakan, jika mengacu pada Pasal 6 PMK RI tersebut, bisa diberlakukan mulai periode penyetoran Triwulan Ketiga sebesar 37,5 persen dari realisasi pajak rokok di pemerintah daerah.

“Apabila ternyata belum tercukupi, untuk kekurangan atau selisih kurang tersebut akan diambilkan pada saat pemotongan Triwulan Keempat. Secara mudahnya, ketika ada selisih dari tagihan yang harus kami bayar dengan yang kami terima, ketika defisit akan diambilkan dari pajak rokok tersebut,” bebernya.

Menurutnya, melalui peraturan yang berlaku per September 2018 tersebut setidaknya dapat membuat pemerintah daerah (Pemda) untuk bersama-sama menggenjot besaran iuran program jaminan kesehatan.

Ketika pemerintah setempat juga ikut aktif, diyakini bisa semakin meningkatkan kontribusi peserta BPJS Kesehatan.

“Ada 8 sumber atau kategori kepesertaan pada program tersebut. Yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah, Iuran Wajib Pemerintah Daerah (IW Pemda), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) APBD maupun APBN,” lanjut Aziz.

Lalu, tambahnya, empat lainnya adalah Badan Usaha, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan PNS Pusat, TNI, maupun Polri.

“Dari 8 sumber iuran tersebut, yang masih sangat rendah adalah yang berasal dari kelompok PBPU. Masih di bawah 80 persen. Itu karenanya kami juga cari strategi lain untuk mensiasati pada segmen tersebut,”tuturnya.

Aziz mengutarakan, strategi yang juga saat ini dijalankan di seluruh kantor cabang BPJS Kesehatan Wilayah Jateng-DIY adalah para pegawai terjun langsung atau jemput bola untuk melakukan penagihan iuran

tersebut.

“Kami juga sedang membentuk kader Jaminan Kesehatan Nasional –Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tersebut di tiap daerah. Kader tersebut adalah warga setempat dimana tugasnya adalah membantu mengkolektifkaniuran warga yang tertunda. Baik di tingkat desa, kelurahan, ataupun kecamatan,” tuturnya. (*)


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *