Tidak Daftarkan Sertifikat Fidusia, Leasing / Finance Bisa Digugat Konsumen

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bandung, Sukon – Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan kredit kendaraan (leasing) dalam penarikan kendaraan konsumen sudah terlalu sering kita dengar. Padahal eksekusi kendaraan cicilan tidak bisa sembarangan dilakukan. Ada undang undang dan peraturan yang mengatur tatacara eksekusi barang jaminan fidusia.

Walau pemerintah telah mewajibkan setiap perjanjian kredit antara leasing/ finance harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, namun nyatanya masih banyak leasing yang menganggapnya sepele hal tersebut.

Dan tahukah anda? Saat melakukan perjanjian kredit, pihak leasing/finance seharusnya langsung mendaftarkan perjanjian tersebut ke kantor pendaftaran sertifikat fidusia.

Jadi jika pihak leasing/finance tidak mendaftarkan perjanjian kredit tersebut ke kantor fidusia, artinya mereka telah melanggar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.

Dan jika kemudian ada dana yang diminta oleh leasing/finance dengan dalih untuk membayar administrasi penerbitan sertifikat fidusia, tapi sertifikat fidusianya tidak ada, maka pihak leasing/finance bisa dikategorikan melakukan penggelapan dana konsumen. Dan tentu konsumen bisa menggugat secara pidana.

Saat ini, pada kenyataannya pihak leasing/finance tak selalu mendaftarkannya ke kantor fidusia.

Contohnya seperti berita yang dilansir oleh lampung1.com Mega Auto Finance diduga tidak mendaftarkan perjanjian kredit ke kantor fidusia.

Berdasarkan hasil investigasi, seorang sumber, karyawan leasing Mega Auto Finance (MAF) mengatakan bahwa kurang dari setengah pembiayaan mereka yang didaftarkan fidusianya .

“Ya nggak semua kita daftarkan ,kalo pas kebentur baru kita daftarin,” katanya.

Hal tersebut berkaitan dengan kasus penarikan satu unit kendaraan roda dua jenis Yahama Mio tipe SE88 dengan nomor polisi BE 5545 OO an . Julaiha yang dirampas oleh debt collector suruhan Mega Auto Finance pada 15 Juni 2019 lalu.

Pihaknya mengakui bahwa sertifikat fidusia tersebut baru di terbitkan satu hari pasca penarikan kendaraan.

“Ya itu baru kita buatkan fidusianya dan itu nggak ada masalah dikepolisian ,nyatanya sampai hari ini laporan itu adem aja,” katanya.

Saat disinggung mengenai keabsahan fidusia padahal berdasarkan peraturan sertifikat Fidusia selambat-lambatnya diterbitkan 30 setelah akad ,dirinya mengatakan hal itu tidak ada masalah.

“Nggak masalah yang penting untuk backup aja kalo sewaktu-waktu ada konsumen yang nanyain, karena nggak semua konsumen paham,” tambahnya .

Saat disinggung terkait penarikan unit Mio, pihaknya mengatakan bahwa saat ini kasus tersebut juga sudah dingin .

“Semua itu nggak ada masalah,nyata laporan di Polres itu juga udah dingin,” katanya.

Menanggapi hal tersebut Akademisi dan Praktisi Hukum Gindha Ansori WK mengatakan, berdasarkan Pasal 2 PMK No. 130/PMK.010/2012, menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

“Wajib disini mengisyaratkan keharusan untuk melaksanakan sesuatu jika tidak maka upaya penyitaan batal demi hukum,” katanya saat di hubungi melalui sambungan telepon, Senin (15/6/2019).

Dikatakannya juga, apabila pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan setelah objek ditarik oleh perusahaan atau eksekutor maka diduga dapat dikategorikan perampasan atau pencurian barang milik orang lain.

“Oleh karenanya, Pihak terkait harus memeriksa secara detail data-data konsumen MAF apakah didaftarkan atau tidak jaminan fidusianya. Kalau tidak didaftarkan fidusianya dan tidak ada putusan pengadilan yang inkracht dalam menarik objek, maka perusahaan pembiayaan harus diberi sanksi,” katanya.

Sekedar informasi, untuk konsumen yang sedang menunggak cicilan, petugas yang melakukan eksekusi harus bisa menunjukkan :

1.Sertifikat jaminan fidusia artinya objek kendaraan yang sedang dijaminkan telah didaftarkan fidusianya;

2. Putusan pengadilan artinya penarikan kendaraan tersebut telah mendapatkan putusan pengadilan.

3. Ada surat Tugas resmi dan Surat Pemberitahuan penarikan dari lembaga pembiayaan yang bersangkutan, dengan dikawal oleh petugas Kepolisian.

Jadi, sebenarnya pihak leasing/finance bisa melakukan penarikan kendaraan dengan tanpa mendapatkan fiat pengadilan. Asal mereka bisa menunjukan sertifikat fidusia yang sah.

Namun seyogyanya, pada saat hendak melakukan eksekusi, pihak leasing/finance wajib membawa putusan pengadilan dan wajib dikawal oleh polisi.

Apabila tidak menunjukkan serifikat fidusia dan atau putusan pengadilan, maka konsumen dapat melaporkan atau bahkan menggugat perusahaan pembiayaan tersebut karena penarikan kendaraan tersebut termasuk dalam pasal pidana perampasan. Perbuatan melawan hukum tersebut bisa berlapis apabila penarikan unit dilakukan dengan tindakan intimidasi dan juga kekerasan.

Editor : Erix Right


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *