Ternyata Larangan Mudik Lebaran Tak Berlaku di 37 Kota Ini

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jakarta – Untuk mengantisipasi kenaikan angka paparan virus Covid-19, Pemerintah telah memberlakukan larangan mudik pada Lebaran 2021/1442 Hijriah.
Larangan mudik Lebaran 2021 tersebut sudah ditetapkan Pemerintah dan mulai berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.
Dilansir dari kumparan.com, Menteri Perhubungan (Menhub) telah merumuskan larangan mudik tersebut dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub No. PM 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Masa Idul Fitri 1442 H.
“Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian semua moda transportasi, baik darat, laut, udara dan perkeretaapian mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dalam konferensi pers, Kamis (8/4) seperti dikutip dari kumparan.com.
Selain memberlakukan sejumlah larangan, Permenhub No. PM 13 Tahun 2021 itu juga memberlakukan sejumlah pengecualian. Dalam peraturan tersebut dijelaskan ada 36 kota dalam 8 wilayah aglomerasi yang tetap boleh melakukan perjalanan.
Rinciannya adalah sebagai berikut sebagaimana dilansir dari kumparan.com :
1. Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo2. Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi3. Bandung Raya: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat4. Jogja Raya: Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul

5. Demak, Ungaran, dan Purwodadi

6. Solo Raya: Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen

7. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo

8. Makassar, Sungguminasa, Takalar dan Maros.

Di luar 8 wilayah aglomerasi tersebut, larangan mudik akan berlaku secara penuh.

Jadi bagi masyarakat yang tidak memiliki surat perjalanan dan bepergian di luar 8 wilayah tersebut, pada waktu larangan mudik Lebaran 2021, akan diperintahkan untuk putar balik.

Sementara kendaraan travel dan angkutan pribadi yang melanggar, akan mendapatkan sanksi berupa tilang.

Sementara dilansir dari dream.co.id,  Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, mengatakan Libur panjang mendorong peningkatan mobilitas masyarakat yang berdampak pada terjadi lonjakan kasus Covid-19.

“Berdasarkan fakta yang ada, Pemerintah mencoba belajar dari pengalaman dan berusaha merancang kebijakan dengan prinsip utama keselamatan dan kesehatan masyarakat,” kata Wiku, dalam konferensi pers pada Kamis 8 April 2021.


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *