‘Serangan Fajar’ Selalu Menjadi Momok Yang Meresahkan Bagi Para Caleg ‘Jujur’

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SUKON – Pernahkah di pagi – pagi buta anda didatangi oleh seseorang atau sekelompok orang yang membagikan uang dalam amplop atau paket sembako secara gratis? Namun kemudian biasanya mereka meminta imbalan dari anda agar memilih calon tertentu dalam pemilihan legislatif.

Pola pembagian uang atau barang yang dilakukan menjelang pencoblosan itu dikenal dengan istilah “serangan fajar’. Istilah tersebut populer karena memang biasanya dilaksanakan saat hari masih pagi, langsung secara door to door. 

Istilah “serangan fajar” sudah melekat pada setiap pemilihan umum, entah itu saat memilih presiden, kepala daerah, atau legislatif. Diakui atau tidak, aksi yang kental dengan politik uang ini kerap menjadi senjata andalan para calon untuk memenangkan suara rakyat.

Praktik kampanye terselubung tersebut memang seolah menjadi ‘momok’ yang merugikan bagi para caleg jujur yang benar benar telah bekerja keras meraih simpati masyarakat. Bayangkan, setelah berbulan bulan bekerja keras mencurahkan waktu, tenaga, dan juga pikiran untuk membangun jaringan, namun semua pengorbanan tersebut bisa hancur dalam sehari saja.

Yang menjadi sasaran serangan fajar umumnya adalah masyarakat kelas ‘bawah’, yang memang masih sangat mudah dipengaruhi. Masyarakat kecil terutama yang berada di pelosok pedesaan, pada umumnya kurang mengenal siapa calon yang akan mereka pilih, sehingga mereka akan memberikan suara kepada calon yang memberikan ‘keuntungan’ kepada mereka.

Perilaku tersebut memang acapkali dipraktikan oleh calon – calon yang kurang percaya diri karena mereka tidak memiliki program program yang baik untuk masyarakat. Sehingga akhirnya mereka melakukan jalan pintas dengan melakukan money politics.

Lalu bagaimana dengan aturan tentang politik uang tersebut? Apakah pelaku bisa dijerat hukum?

Kita bisa ambil contoh pada kasus pemilihan legislatif di DKI Jakarta tahun 2014 lalu. Saat itu ada tiga orang yang didakwa melakukan money politics. 

Tiga terdakwa kasus money politics yakni Supadi, Rostia Ningrum, dan Ujar Wirasurya menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.
Dalam sidang yang digelar secara maraton tersebut, tiga terdakwa dihadirkan di meja pesakitan secara bergantian.

Mereka didakwa menyuap para pemilih untuk mencoblos salah satu caleg tertentu dengan memberikan amplop berisi uang Rp 25 ribu kepada masyarakat.

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa ketiganya telah melanggar pasal 301 ayat 3 UU RI no 08 tahun 2012 tentang pelanggaran pemilu junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman hukumannya 3 tahun penjara atau denda maksimal Rp 36 juta.

“Para terdakwa ini melakukan turut serta menjanjikan materri untuk pemilu terhadap pemilih. Caranya dengan membagikan selebaran amplop berisi uang,” kata JPU Windhu Sugiharto seperti dikutip dari tribunnews.com.

Pihak kepolisian sendiri pernah mengingatkan kepada masyarakat soal ‘serangan fajar’ menjelang pemilu. Saat itu Polri berjanji akan menindak tegas oknum yang membagikan uang dalam pemilu.

“Kami dan Kapolda Metro bersikap jangan sampai ada (politik uang). Kalau ada, saya tangkap dan bisa dikenai UU Pemilu dan tindak pidana umum,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (13/2/2017), seperti dikutip dari detik.com.

Jika pembagian uang dilarang, lalu bagaimana dengan pembagian sembako?

Jika politik uang jelas dilarang, bagaimana dengan pembagian sembako? Karena tak sedikit caleg yang membagi bagikan sembako kepada masyarakat sebagai pengganti uang.

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa merujuk pada kasus Caleg dari Partai Perindo bernama David H Rahardja yang dijadikan sebagai tersangka oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara pada bulan Oktober 2018 lalu.

David diduga membagikan sembako berupa minyak goreng dalam kegiatan kampanye dirinya. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti otentik, olah tempat kejadian perkara, dan keterangan para saksi.

Komisioner Bawaslu DKI, Puadi, mengatakan bahwa kegiatan pembagian minyak goreng yang dilakukan David itu diduga sebagai pelanggaran pemilu karena menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kampanye dengan membagikan barang boleh saja, menurutnya, asalkan tidak merupakan sembako. Untuk melakukan kampanye, menurut Puadi, juga harus ada pemberitahuan sebelumnya ke Bawaslu atau KPU di tingkat kota.

“Yang nggak boleh itu sembako. Kalau sembako itu kan sama saja politik uang. Jadi kalau mau dalam bentuk barang, harganya tidak boleh lebih dari Rp 60 ribu,” lanjut Puadi seperti dikutip dari detik.com.

Sementara menurut Raden Erik Munggarawan  seorang caleg DPRD dari Partai Demokrat dapil 4 Sumedang, menilai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kurang efektif mencegah praktek politik uang.

“Jika kita perhatikan, UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada malah lebih progresif dibanding UU Pemilu dalam menjerat pelaku politik uang.” kata
Raden Erik Munggarawan 

Raden Erik menjelaskan bahwa dalam UU Pilkada, baik pemberi dan penerima bisa dijerat hukum pidana, jika terbukti melakukan praktek politik uang. Sementara pada UU Pemilu, hanya pemberi saja yang bisa dijerat.

”Pelaku yaitu pemberi dan penerima politik uang juga bisa dijerat dengan menggunakan pasal – pasal dalam KUHP, tentang penggunaan dana kampanye yang ilegal,” jelas Raden Erik kepada Sukon, Sabtu (9/3/2019) di Sumedang.

Dalam penelusuran Sukon, pasal 149 ayat (1) dan (2) KUHP memang menjelaskan tentang aturan untuk menjerat pelaku politik uang sebagai berikut;

Ayat 1 berbunyi “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah”.

Sedangkan ayat 2 ”Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.

“Saya menilai pemberian barang atau uang dalam kampanye caleg itu mencederai nilai – nilai kampanye dan sangat tidak mendidik. Bahkan bisa dibilang sebagai legalisasi praktek korupsi yang akan merugikan para pihak. Dalam setiap tindak pidana korupsi kan jelas yang memberi dan menerima sama-sama dapat dikenakan sanksi pidana,” lanjut Raden Erik.

“Politik uang adalah perilaku pengecut! Mereka itu seperti lawan yang hanya berani menyerang secara diam – diam” sergahnya.

“Ada calon yang lebih suka membagikan materi dan ada pula calon yang lebih suka bicara program. Nah, dari situ saja sebetulnya masyarakat harus sudah bisa menilai mana calon yang layak untuk dipilih” ujarnya lagi.

Menurut Raden Erik, seorang caleg tidak perlu mengeluarkan uang untuk ‘membeli’ suara rakyat. Asal, si calon harus mau turun dan bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga calon pemilih bisa lebih mengenal program dan kepribadian si calon.

“Saya ini seorang caleg yang bisa dikategorikan caleg ‘miskin’. Jangankan melakukan serangan fajar atau membayar ratusan saksi, untuk sekedar memberikan uang duduk dan uang rokok pun saya tidak mampu. Nah, untuk menutupi kekurangan tersebut, saya menerapkan kampanye dialog dengan masyarakat. Saya tampung segala keluhan dan harapan mereka. Hal ini sangat penting, karena semua masukan dari masyarakat tersebut akan menjadi bahan pekerjaan yang harus saya laksanakan jika terpilih nanti” terangnya.

“Sebagai caleg anda harus berbaur dengan masyarakat. Mendengar dan memahami apa keinginan atau harapan – harapan masyarakat. Kalau perlu, anda catat apa saja aspirasi rakyat. Jadi ketika anda terpilih nanti, anda tinggal melaksanakan keinginan – keinginan masyarakat tersebut karena anda sudah punya catatan untuk dikerjakan.” lanjutnya lagi.

“Efeknya, anda akan dipercaya oleh masyarakat. Sehingga pada hari ‘H’ nanti, anda tidak perlu lagi ‘membeli’ suara, karena masyarakat sudah yakin bahwa anda bisa bekerja sesuai dengan tugas anda di legislatif” pungkasnya.

Money politics atau politik uang, atau jual beli suara adalah strategi negatif yang harus ditolak jika masyarakat ingin memiliki wakil rakyat yang baik. Maraknya praktik politik uang adalah karena ulah dari sebagian oknum masyarakat sendiri yang membuatnya menjadi sebuah kebiasaan.

Tujuan politik uang jelas agar warga mau memberikan suara pada mereka. Padahal sebenarnya mereka adalah orang yang tidak layak jadi wakil rakyat. Toh kalau memang layak, tentu mereka tidak perlu nyogok menyogok, namun cukup memberikan bukti bahwa mereka memang pantas jadi wakil rakyat.

Kita semua selalu berharap, semoga saja pada pemilu 17 April 2019 nanti, masyarakat bisa lebih cerdas dalam menentukan pilihan. (Zal/Chan)


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *