Sekcam Cimalaka : Pengelolaan Bumdes Akan Menjadi Prioritas

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sumedang, Medkom.id – Pengelolaan dana desa (Bumdes), selain diproyeksikan untuk sarana fisik juga teralokasi untuk penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes.

“Namun berapa besaran dana yang dikucurkan untuk Bumdes disesuaikan dengan kondisi usaha yang dikembangkan untuk Bumdes itu sendiri. Bisa 20 Juta, bisa 25 Juta atau bisa sampai 30 Juta.” ujar Sekertaris Kecamatan Kecamatan Cimalaka, Drs. H Tedy Sidiq, MM, M.BA, M.Si di kantornya kepada Medkom.id, Jum’at (20/12/2019)

Menurutnya, besaran dana itukan berdasarkan pengajuan yang diajukan kepada Desa dan desa menganalisa berapa-berapanya, artinya desa sudah bisa menganggarkan untuk menyertakan bantuan anggaran.

“Lagi pula Desa juga tidak serta merta membiayai Bumdes saja, tetap harus melihat faktor kelayakan, apakah perlu dianggarkan atau ada yang lebih urgen lagi, “ujarnya.

Menurut Tedy, pada prinsipnya Bumdes tetap akan mendapat prioritas. Namun menurutnya, ada hal hal yang akan menjadi dasar pertimbangan.

“Salah satu pertimbangannya apakah mereka memiliki program atau tidak, atau apakah sudah terbentuk  struktur kepengurusan, dan apakah mereka sudah punya wilayah  binaan, jadi urusan anggaran kan sudah diserahkan ke Desa.”terangnya.

“Artinya sumber anggaran itukan berasal dari APBDes. Jadi Desa punya sekala prioritas tetsendiri, apakah teranggar tahun ini atau tahun berikutnya sifatnya kan kebijakan,” jelasnya lagi.

Dijelaskan Sekcam,  saat ini untuk Bumdes memang masih belum bisa bekerjasama dengan pihak investor karena usaha yang dikembankan desa sifatnya masih kecil, jadi berjalannya Bumdes hanya berdasarkan pemyertaan modal yang bersumber dari APBDes. Kontrak perjanjian dengan pihak luar sih tidak disalahkan sepanjang mengikuti cara-cara yang presedur.

Berkait dengan pola pembinaan dan Minev-nya Tedy menjelaskan, memang pemerintah memfasilitasinya, artinya ketika pemerintah menguatkan Bumdes tidak serta-merta mengeluarkan kebijakan penguatan Bumdes jika tidak disertai tentang penjelasan monev-nya.

Oleh karena itu pihak pemerintah memfasilitasi mentornya, agar warga masyarakat juga bisa teredukasi.

“Masalahnya pemerintah menggelontorkan anggaran, jadi uang yang digunakan benar-benar harus tepat sasaran, jadi tekhnik pengelolaannya harus hapal bagaimana memberdayakan anggaran yang dikucurkan pemerintah.

Saat disinggung apakah hanya ke sektor perekonomian saja, Tedy menjelaskan bahwa itu kan Sifatnya kasuistis.

“Kebijakan itu ada di wilayah pengurus, misalnya bisa saja untuk pengadaan ATK dan kesekretariatan. Namun kewenangan itu ada di wilayah pengurus, yang penting mereka melaporkan kegiatannya dan tertera dalam LPJ-nya.” pungkasnya.

Reporter : Usep Jamaludin – Editor : Raden Erik


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *