Mei 8, 2021

Share and Protect

Sejak 2011 Kapolri Melarang Debt Collector Menarik Kendaraan Cicilan Secara Ilegal, Bagaimana Faktanya?

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bandung, SUKON – Bagi Anda pemilik kendaraan dengan status kredit pasti selalu diselimuti was-was akan didatangi debt collector bila telat membayar cicilan.

Keberadaan Debt Collector atau yang juga dikenal sebagai mata elang dewasa ini semakin meresahkan masyarakat. Mereka dikenal sebagai kelompok preman yang sering berlaku sebagai ‘ eksekutor’ barang kreditan yang menunggak. Tindakan mereka dikategorikan ilegal karena melakukan eksekusi atau penarikan barang jaminan tanpa prosedur yang benar, sehingga tindakan mereka dinyatakan telah melebihi wewenang pengadilan. Bahkan kerap disertai kekerasan baik verbal maupun fisik.

Menjawab kegelisahan masyarakat tersebut, akhirnya Kapolri yang pada saat itu dijabat oleh Jenderal Polisi Timur Pradopo menerbitkan Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa tujuan diterbitkannya peraturan ini untuk melindungi keamanan para pihak. Pasal 2 Perkapolri no.8 2011 meliputi:

a. terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pihak leasing atau finance wajib memiliki sertifikat fidusia apabila ingin mendapatkan pengawalan pengamanan dalam proses eksekusi barang jaminan fidusia.

Namun sayangnya, peraturan tersebut seolah ‘mandul’. Fakta dilapangan masih banyak terjadi perampasan kendaraan oleh kelompok mata elang. Bahkan jika ada masyarakat yang melakukan pelaporan atas kejadian perampasan tersebut, pihak kepolisian kerap menolak menerima laporan tersebut dengan alasan bahwa perkara tersebut merupakan perkara hutang piutang yang mana masuk ke ranah perdata. Padahal yang hendak dilaporkan oleh masyarakat adalah tindak pidana perampasannya.

Akibat dari kurangnya pemahaman dari personil kepolisian tersebut, para debt collector semakin berani melancarkan aksinya. Mereka bahkan tidak pandang bulu terhadap situasi maupun kondisi dari nasabah bank yang bersangkutan.

Akibat dari semakin banyaknya pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh tindakan para ‘begundal’ tersebut, akhirnya KapolriJenderal Pol. Tito Karnavian kembali memerintahkan jajarannya untuk melakukan tindakan tegas menangkap debt collector yang melakukan eksekusi kendaraan secara melawan hukum.

”Apapun itu alasannya kalau meresahkan masyarakat wajib ditindak lanjuti polisi, itu bagian dari teror pada masyarakat. Kami ingin Indonesia tenang, kondusif dan aman. Kita rangkul masyarakat, karena rakyat bagian dari kami,” jelas Kapolri seperti dikutip dari media Polri, Tribratanews beberapa waktu lalu.

Kapolri menyatakan akan memantau keberadaan kelompok preman yang selalu meresahkan masyarakat tersebut.

Namun seiring berjalannya waktu, penerapan Perkapolri tersebut tetap belum merata di setiap wilayah di Indonesia. Bahkan hanya segelintir Polres saja yang berani terang – terangan menyatakan ‘perang’ terhadap debt collector yang merampas kendaraan.

Contohnya pihak kepolisian Tasikmalaya Jawa Barat yang sejak tahun 2013 sudah memberi ancaman kepada pihak leasing.

Dikutip dari Kompas.com, ketika itu Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Noffan Widayayoko menyatakan, pihaknya memerintahkan seluruh anggotanya untuk menembak di tempat debt collector (DC) yang merampas kendaraan kreditan warga di wilayahnya.

Sementara sebagian besar lainnya yang berada di kota atau kabupaten kecil, petugas terlihat masih ‘gamang’ untuk melakukan perintah dari pimpinan tertinggi Polri tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya berita atau informasi penindakan polisi terhadap para ‘perampas’ kendaraan cicilan tersebut.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, telah disiratkan bahwa yang berhak menarik kendaraan yang menunggak kredit hanya juru sita pengadilan yang didampingi pihak kepolisian. Jadi yang berhak menarik kendaraan atau barang jaminan itu bukanlah para preman yang berkedok debt colector.

Menurut Polresta Tangerang, Banten, orang suruhan perusahaan pembiayaan bisa dikenai hukuman pidana, bila merampas paksa kendaraan dari debitur yang pembayaran kreditnya macet.

“Bila ada orang yang meminta kendaraan dengan paksaan dapat dikenakan pidana pasal 365 KUHP,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Asep Edi Suheri di Tangerang, Senin. Demikian dikutip dari Antara

Jadi, dengan alasan apapun tindakan perampasan kendaraan oleh pihak debt collector itu memang tidak bisa dibenarkan. Karena mekanisme penarikan atau eksekusi kendaraan yang dikategorikan macet atau gagal bayar tersebut sudah diatur dalam undang – undang Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, serta peraturan – peraturan lainnya.

Namun akibat dari kurang tegasnya pihak kepolisian dalam kasus yang melibatkan konsumen dan preman tersebut, aksi main rampas ini makin sering terjadi. Imbasnya, masyarakat pun mulai melakukan perlawanan, sehingga kerap terjadi main hakim sendiri.

Terbitnya undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk melindungi hak – hak konsumen dan pihak pelaku usaha, dalam hal ini lembaga pembiayaan. UU Fidusia turut diperkuat oleh undang – undang dan peraturan lain, seperti UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012.

Namun segala peraturan tersebut bukan berarti bisa membebaskan si debitur dari kewajibannya membayar cicilan. Penunggak cicilan tetap harus menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak leasing / finance. Bagaimanapun keberadaan lembaga pembiayaan masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang belum mampu membeli kendaraan secara tunai.

Semua peraturan tersebut jelas memiliki batasan – batasan yang sangat jelas yang mempertegas hak dan kewajiban semua pihak. Artinya, dimata hukum baik debitor maupun kreditor memiliki posisi yang sama dan harus dihormati.

Semua cara premanisme ini bisa ditekan jika debitur maupun kreditur mau menuruti aturan dan hukum. Jika seorang nasabah sedang tidak mampu membayar cicilan, komunikasikan dulu saja dengan pihak leasing. Mintakan keringanan pembayaran. Dan kemudian pihak leasing juga harus menghormati hak – hak konsumen. Jangan main rampas, dan lelang saja.

Editor : Erix Right


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •