Mei 8, 2021

Share and Protect

Resmi! Pemerintah Berlakukan Larangan Mudik 2021

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jakarta, medkom.id – Melalui Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, akhirnya secara resmi Pemerintah melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei 2021.

Peraturan tersebut diperketat lagi dengan Addendum atas SE Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) 2 pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021.

Pelarangan mudik tersebut sudah mulai disosialisasikan oleh pemerintah sejak awal bulan puasa lalu.

Bahkan di lapangan, para petugas sudah mulai melakukan tindakan tegas. Sabtu siang, (24/4/2021) di pintu tol Cileunyi dilaporkan ratusan kendaraan yang diduga mengangkut pemudik dipaksa untuk putar balik.

Petugas melakukan penyekatan di dua titik, yakni pintu masuk Kabupaten Bandung dan pintu Tol Cileunyi yang merupakan akses menuju ke Jawa Tengah.

Berikut ini aturan lengkap larangan atau peniadaan mudik, pengetatan setelah dan sebelumnya masa larangan, juga sanksi bagi yang melanggar ;

1. Masa berlaku

Pelarangan mudik diberlakukan sejak 6-17 Mei 2021

2. Sasaran

Berlaku bagi semua masyarakat yang melakukan perjalanan antar kota/kabupaten, provinsi, maupun negara, baik yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut, maupun udara.

3.  Pengecualian:

a. kendaraan distribusi logistik

b. kelompok masyarakat dengan keperluan perjalanan nonmudik:

  • Bekerja/perjalanan dinas
  • Kunjungan keluarga sakit
  • Kunjungan duka anggota keluarga meninggal
  • Ibu hamil yang didampingi 1 orang
  • Kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.

4. Surat izin perjalanan/SIKM

Mereka yang diizinkan melakukan perjalanan harus memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM). Berikut ini ketentuannya:

a. pegawai instansi pemerintah/ASN/ pegawai BUMN dan BUMD, juga anggota TNI/Polri.


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •