Persulit Surat Keterangan Waris, Kades Barat Diduga Berpihak Kepada Salah Satu Kubu Yang Tengah Bersengketa

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Supar, Kepala Desa Barat Kecamatan Padang.

Lumajang – Eni Irawati merasa kecewa dengan Pelayanan Publik yang di suguhkan oleh Supar selaku Kepala Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.

Penyebabnya berawal saat Eni hendak membuat Surat Keterangan Waris di kantor desa tersebut. Eni merasa dirinya dipersulit saat mengurusi surat keterangan ahli waris di Kantor Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang ini.

Menurut Eni, sebelumnya memang kantor Desa Barat sudah mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris untuk dirinya, namun ternyata surat tersebut tidak dilengkapi dengan Kop Desa dan nomor register, sehingga kemudian saat hendak diproses lanjutan di tingkat kecamatan, surat tersebut ditolak oleh pihak kecamatan Padang karena tidak di lengkapi kop desa dan nomor register.

Sesuai dengan bukti yang diperlihatkan oleh Eni, surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Kantor Desa Barat ini memang tidak di lengkapi kop desa dan tidak ada nomor register, namun ditanda tangani oleh Supar selaku Kepala Desa.

Setelah mendapat penolakan dari kantor kecamatan, Eni membawa kembali surat keterangan waris tersebut ke Kantor Desa.

Namun saat Eni menyampaikan koreksi dengan memberikan contoh surat keterangan ahli waris yang benar dari kecamatan, Eni malah ditolak mentah-mentah oleh Supar dengan alasan bahwa surat itu sah dan resmi.

Bahkan Kepala Desa yang baru dilantik pada tahun 2020 ini kemudian menolak untuk mengeluarkan dan menandatangani surat yang baru.

“Saya sudah buatkan surat ahli waris dan sudah saya tanda tangani, jadi tidak perlu lagi buat surat lagi dan saya nggak mau tanda tangan karena surat keterangan ahli waris kemarin dari desa yang saya tanda tangani itu sudah sah dan resmi.” kata Eni menirukan ucapan Supar.

Atas kejadian tersebut, Eni berpendapat bahwa pelayanan Publik desa Barat jauh dari kata memuaskan dan terlihat ber tele-tele. Bahkan kemudian dirinya menduga bahwa Supar sebagai Kepala Desa Barat sengaja mengabaikan tupoksinya sebagai pelayan masyarakat.

Karena menurut Eni, bila dilihat dari proses pengurusan surat keterangan ahli waris milik Eni Irawati terkesan sengaja dihambat dan diabaikan.

Surat keterangan waris yang dipermasalahkan oleh Eni. Surat ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh Supar, Kepala Desa Barat tanpa dilengkapi Kop Surat dan Nomor Register.

Eni menilai bahwa Kades Supar tidak mau menerima koreksi sekalipun itu datangnya dari Camat Padang sebagai atasannya.

‘Pembangkangan’ sang Kepala Desa terhadap Camat Padang ini sangat terlihat jelas saat berani menolak koreksi dari pihak Camat soal penerbitan surat keterangan waris tersebut.

Setelah dilakukan investigasi dilapangan ke beberapa narasumber oleh awak media, muncul dugaan Kades Supar memiliki kepentingan pribadi dengan seseorang bernama Suhadi yang tak lain adalah saudara dari Supar.

Suhadi ini diketahui sebagai lawan perkara dalam kasus sengketa tanah dengan Eni Irawati.

Diduga Supar ada main dengan pihak Suhadi, sehingga dengan sengaja mempersulit dan menghalangi langkah Eni Irawati untuk memperoleh haknya atas tanah keluarga.

Sumber yang tidak mau disebut namanya menilai bahwa Supar selaku Kades Barat memihak kepada Suhadi, karena secara terang-terangan pasang badan berada didepan untuk membantu Suhadi.

Sesuai aturan, seorang Kepala Desa adalah pelayan masyarakat dan mengedepankan kepentingan warganya diatas kepentingan pribadi, tidak boleh menyalah gunakan wewenangnya sebagai Kepala Desa untuk membantu salah satu pihak warganya yang bersengketa atas tanahnya.

Ini tentunya menyisakan banyak pertanyaan, kenapa dan ada apa dengan pelayanan publik di Desa Barat ?

Jika benar, maka pelayanan desa yang diterima oleh Eni bertentangan dengan Peraturan Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang Perwujudan pihak desa harus menyelenggaraan pelayanan pemenuhan kebutuhan seluruh aspek masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, dan sebagainya secara cepat, tepat, mudah, ramah, murah (bahkan gratis), keterjangkauan (jarak waktu), terbuka, profesional, kepastian hukum, kepentingan umum dan partisipatif, yang disebut dengan Pelayanan Publik yang Prima.

Dalam waktu dekat ini, pihak Eni Irawati melalui Kuasa Hukumnya Zulkifli Sembiring dari LBH PETA akan melaporkan pelayanan dan tindakan dari Kades Barat ini.

“Kami akan melaporkan kasus ini ke inspektorat,tapi kami masih akan menunggu dulu langkah apa yang akan di ambil oleh pihak kecamatan,karena pihak Kecamatan berjanji pada kami akan memanggil Kades Barat yaitu Pak Supar.” ujar Zulkifli Sembiring. (Sahrul)

Berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS, pihak yang menjadi objek/subjek pemberitaan dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan tersebut. Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi juga dapat diajukan kepada Dewan Pers.

Editor : Raden Erik


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *