Penerbitan Sertifikat Halal Banyak Dikeluhkan Karena Lambat dan Rumit. Lalu Bagaimana Solusinya?

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bandung, medkom.id – Kehalalan suatu produk menjadi nilai yang selalu dicari umat muslim di Indonesia. Namun kenyataannya, tak sedikit produsen atau penjual makanan yang belum memiliki sertifikasi halal atas makanan yang mereka perjualbelikan.

Produk yang mencantumkan label halal akan menjadi pilihan utama muslim secara nasional bahkan global. Oleh karena itu, hal ini membuat sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam suksesnya industri global, khususnya dunia halal. Dengan memiliki sertifikat halal, produk akan memiliki banyak keunggulan kompetitif.

Namun sayang kesadaran halal dari pihak produsen atau penjual dinilai masih rendah. Dari penelusuran yang dilakukan oleh medkom.id, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Bisa jadi karena memang mereka tidak peduli, atau bisa saja mereka merasa bahwa proses penerbitan sertifikat halal ini terbilang lambat dan rumit atau bahkan mahal. Sehingga para pelaku usaha pun enggan untuk mengurus dokumen halal tersebut.

Sejak beberapa tahun lalu Presiden RI, Jokowi telah memerintahkan untuk mempermudah berbagai proses layanan dokumen dan perizinan secara daring atau online.

Jadi seharusnya proses perizinan secara online adalah salah satu cara untuk memangkas birokrasi sehingga proses penerbitan perizinan bisa dilakukan lebih cepat, mudah dan akurat.

Apalagi pemerintah pun telah memberlakukan Undang-Undang 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dengan adanya Beleid ini, pemerintah mewajibkan seluruh produk mengantongi sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Pemerintah bahkan memberi tenggat waktu kepada pengusaha mengurus sertifikat halal hingga 2024. Setelah tenggat itu lewat, ada ancaman pidana bagi yang tak mengantongi dokumen JHP.

Menurut pasal 56 undang-undang yang mengatur tentang sanksi, pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan dan tak memperoleh sertifikat JPH diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Sementara dendanya, paling banyak Rp 2 miliar.

Namun ternyata pelaksanaannya tidak segampang itu. Bagi sebagian kalangan, proses penerbitan sebuah dokumen secara online malah dirasa lebih memusingkan dibanding secara manual atau bertatap muka.

Contohnya seorang pengusaha warung penyedia makanan olahan daging berinisial Sur, dia sempat mengeluhkan proses permohonan penerbitan sertifikat halal dari LPPOM MUI Jawa Barat yang menurutnya slow response.

Sebelumnya Sur telah mengajukan permohonan sertifikat halal sejak bulan Januari 2021 lalu secara online, namun hingga kini dokumen halal tersebut belum juga terbit. Padahal menurut Sur, pihaknya telah mengikuti seluruh prosedur dan memenuhi persyaratan yang diminta melalui website LPPOM MUI Jawa Barat tersebut.

“Saat pertama kali mendaftar saya sama sekali belum paham dengan prosedur yang diterapkan oleh LPPOM MUI, karena semuanya diperintahkan secara online.” ujar ES.

“Bayangkan saja, pertama saya harus membuat alamat email, kemudian membuat proposal pengajuan, dan membuat matrik produk dan kemudian meng-up loadnya.” lanjutnya.

“Bagi orang tua yang gaptek (gagap teknologi) seperti saya tentu untuk menunaikan semua itu bikin eungap (sesak nafas).” kata Sur sambil terkekeh.

“Namun dengan dibantu oleh anak saya, sedikit demi sedikit saya belajar untuk memenuhi seluruh persyaratan tersebut, Alhamdulillah.” ungkapnya lagi.

Pengusaha kuliner di Kabupaten Sumedang yang kerap disapa Pak Haji ini mengakui bahwa pihaknya beberapa kali mendapat petunjuk dari auditor LPPOM MUI Jawa Barat untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen persyaratan yang diajukan. Namun yang sedikit dikeluhkan oleh Sur ini adalah lambatnya respon dari pihak LPPOM MUI Jawa Barat.

“Yang membuat saya heran, kadang – kadang harus dari kita sendiri yang memberitahu kepada petugas LPPOM MUI Jawa Barat bahwa dokumennya sudah di upload. Padahal seharusnya kan ini menjadi tugas mereka untuk memeriksa data terbaru yang masuk” kata Sur kepada medkom.id, Selasa (30/3/2021).

“Terakhir pada proses pre audit tanggal tanggal 17 Maret lalu, saya diminta untuk mencantumkan sumber atau produsen daging yang saya olah. Namun setelah diperbaiki, sampai saat ini belum ada lagi respon balik dari pihak auditor” keluh Sur.

“Notifikasinya masih tetap sama seperti sebelum dilakukan revisi. Tidak ada penjelasan atau keterangan lanjutan dari LPPOM MUI setelah revisi tersebut.” lanjut Sur.

“Sempat saya tanyakan kepada petugas melalui telepon, saat itu hanya dijawab akan diberitahukan kepada admin.” kata Sur sambil menunjukan laman Pendaftaran LPPOM MUI.

Karena merasa tertarik untuk mengetahui sumber permasalahan ini, Medkom.id pun kemudian menghubungi kantor LPPOM MUI Jawa Barat melalui telepon untuk meminta keterangan terkait lambatnya respon dari auditor ini.

Saat tersambung, seorang petugas bernama Ayu hanya menjawab agar pengusaha yang bersangkutan menghubungi langsung pihak LPPOM MUI.

“Apabila ada kesulitan, sebaiknya pengusaha yang bersangkutan menghubungi langsung pihak kami” ringkasnya.

Mengenai lambatnya proses penerbitan sertifikat halal ini pernah menjadi sorotan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki beberapa waktu yang lalu.

Dikutip dari republika.co.id, Teten mengakui bahwa pengurusan sertifikasi halal untuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah masih sulit.

“Memang, sertifikat halal itu mempersulit kegiatan usaha UMKM. Prosedurnya masih berbelit dan waktunya lama,” kata Teten di Jakarta, Selasa (14/1) seperti dikutip dari republika.co.id.

Sementara Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Kabupaten Sumedang, Rosidin Syani mengaku sudah menerima keluhan dari Sur tentang lambannya proses penerbitan sertifikat halal tersebut.

Wakil Ketua LPKNI Kabupaten Sumedang Rosidin Syani (kiri) sedang memberikan keterangan kepada wartawan tentang lambatnya proses penerbitan sertifikasi halal dari MUI.

“Kami pernah menerima keluhan dari pak Sur. Dan setelah kami pelajari keluhannya, kami menilai (prosesnya) memang sedikit lamban.” ujarnya kepada medkom.id.

“Padahal berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) semua produk wajib memiliki sertifikat halal. Namun kenyataannya, kepengurusan sertifikasi halal ini dinilai cukup rumit. Terutama bagi kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).” katanya.

Saat ditanya apa penyebab lambatnya proses ini, Syani menjawab terletak di sumber daya manusia nya (SDM).

“Kami pikir kuncinya ada di SDM yang mengerjakan ini. Cepat atau lambatnya sebuah pekerjaan kan tergantung dari kemampuan dan kemauan SDM nya itu sendiri. SOP-nya kan sudah ada. Saya tidak tahu apakah mereka memang teramat sangat sibuk, atau memang ada hal – hal lain yang menjadi kendala.” lanjutnya.

“Masalah lambannya penerbitan sertifikat halal ini sudah sering terdengar sejak lama. Jika tidak ada perbaikan kinerja, maka hal ini akan tetap menjadi momok bagi masyarakat yang ingin melegalkan usaha mereka.” lanjut Syani.

Menurutnya, kewajiban memiliki sertifikat halal ini harus didukung dengan kemudahan perizinan.

“Para auditor di LPPOM MUI seharusnya melakukan gercep (gerak cepat) dalam merespon setiap permohonan dari masyarakat. Para produsen atau penjual makanan kan sudah diwajibkan untuk segera memiliki sertifikat halal, bahkan sudah ada ancaman pidananya juga. Jadi tolonglah dipermudah prosesnya.” ujarnya lagi.

“Jika ada yang harus dikoreksi lagi, seharusnya mereka proaktif dengan segera memberitahukan kepada pemohon apa saja kekurangan yang harus diperbaiki. Dan mereka juga harus bisa menjelaskan kepada pemohon apa yang menjadi penyebab lambatnya respon mereka” pungkasnya.

Berkaca ke hal tersebut, bisa jadi apa yang dialami oleh Sur diatas hanya satu contoh saja dari sekian orang yang pernah mengalami sulitnya menempuh prosedur sertifikat halal.

Dilansir dari procal.co salah seorang anggota IWAPI yang memiliki pengalaman mengurus sertifikasi halal untuk usaha katering, untuk mengurus sertifikasi halal ternyata perlu cek bahan-bahan dasar. Misalnya dari tepung, gula, ikan, semua diurai dari mana. Ibaratnya ini sampai ke sekecilnya dan ribet.

“Kalau bukan gula yang diambil dari pabrik yang benar murni punya sertifikasi tidak diakui. Hal-hal ini begitu ribetnya untuk bahan, belum pengetesan makanan jadi. Ini membuat orang sudah keder duluan sebelum mengurus,” bebernya seperti dikutip dari procal.co.

Sementara Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Soekoso menerangkan bahwa proses penelusuran bahan baku, penelitian, dan lainnya yang dilakukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memang butuh banyak waktu. Hal ini dilakukan agar seluruh bahan yang terkandung dalam suatu produk konsumsi bisa dipastikan kehalalannya.

Lantas Soekoso pun seolah menyalahkan pihak – pihak yang membuat proses penerbitan sertifikat halal menjadi lambat.

“Karena di jaman sekarang lantaran motif ekonomi, orang melakukan hal-hal yang tidak halal, tapi memanfaatkan common sense rakyat bahwa produk halal. Makanya proses di LPH itu tidak bisa ditentukan waktunya, menelusurinya itu harus lama,” ujarnya kepada Gatra.com melalui saluran telepon pada Selasa (14/10).

Bagaimanapun pemerintah dalam hal ini harus mampu menjawab tantangan dan keluhan dari masyarakat yang tengah mengajukan sertifikat halal. Tentu saja para pelaku usaha tidak akan mau kalau sampai mereka harus terkena denda miliaran atau bahkan masuk penjara hanya karena usaha mereka belum memiliki sertifikat halal.

Namun kesan lambat dan rumitnya prosedur yang ditempuh harus segera dicarikan solusinya agar masyarakat bisa segera mendapatkan kepastian halal atas sebuah produk.

 

Editor : Raden Erik

 

 


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *