Pemerintah Diminta Tegakkan Hukum Larangan Modifikasi Kendaraan Bermotor

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Analis Kebijakan Transportasi dan Kordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT), Azas Tigor Nainggolan, meminta pemerintah menegakkan hukum dan regulasi soal larangan modifikasi kendaraan bermotor. Pasalnya, tindakan tersebut jelas termasuk pelanggaran hukum jika merujuk pasal 277 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Sebagaimana diketahui bahwa merubah atau memodifikasi secara tidak benar akan membuat kendaraan tidak laik jalan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan raya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, (9/2).

Azaz mencontohkan bahaya modifikasi kendaraan bermotor tersebut. Misalnya, sebuah truk yang dimodif menjadi lebih panjang atau lebih lebar di luar standar aslinya. Tujuannya, kata dia, agar kapasitas dan daya angkutnya bertambah.

“Modifikasi ini akhirnya sudah tidak sesuai standar pabrikan menjadi Over Dimensi dan Over Loading (ODOL). Jika ini dilakukan maka kendaraan truk tersebut menjadi tidak laik jalan lagi untuk digunakan dan menggangu bahkan membahayakan,” jelasnya.

Azaz melanjutkan, kendaraan ODOL ini juga berdampak pada pelambatan kecepatan dan bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan saat digunakan. Bahkan, data Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga menunjukkan kerugian akibat kerusakan jalan karena kondisi over dimensi dan over loading truk-truk ini mencapai Rp43 trilyun per tahun.

Oleh karenanya, Azaz yang juga Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) itu menilai hukum atau regulasi transportasi menjadi baik apabila ditegakkan secara konsisten oleh pemerintah.

Adapun contoh penegakan hukum terkait pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor ini adalah vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Direktur PT Alam Citra Usaha Abadi (ACUA), Iswandi, dengan hukuman membayar denda Rp12 juta atau subsider 2 bulan kurungan pada Kamis, (7/2) lalu.

Iswandi terbukti bersalah telah melakukan modifikasi atau rancang bangun terhadap 2 unit truk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku‎.

“Putusan Pengadilan Negeri dalam kasus ini menjadikan bahwa regulasi melarang memodifikasi kendaraan bermotor sudah bisa diterapkan sebagai hukum,” imbuh Azaz.

Di sisi lain, Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam kasus truk tronton ini adalah yang pertama kali setelah hampir 10 tahun diundangkannya UU No. 22 Tahun 2009 itu.

Selain itu, Budi Setiyadi juga menyebut penegakan hukum ini membantu mengurangi kecelakaan lalu lintas serta kerugian negara atas rusaknya jalan raya akibat dari dibiarkannya penggunaan truk dengan kondisi over dimensi dan over loading selama ini.

Menyikapi fenomena itu, Azaz berharap, peran aparat penegak hukum seperti aparat pengawas penegak hukum jajaran perhubungan menjadi strategis.

“Sebagai wakil negara membangun keselamatan di jalan raya dan di masyarakat,” tandasnya.

Klik disini untuk halaman asli


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *