Pelaku dan Penerima Money Politics Diancam Pidana 6 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 M

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pemilihan Umum (Pemilu) Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapre), serta Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan Caleg DPR RI serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tinggal menghitung hari.

Untuk menentukan pilihan, masyarakat hendaknya menjadi pemilih cerdas, menentukan pilihannya dengan melihat calon yang dipilih dan menjatuhi segala bentuk politik uang alias money politic.

Tidak main-main, bagi Caleg yang terbukti menggunakan politik siap-siap dijerat pidana Pemilu. Hal yang sama juga akan dijeratkan kepada pemilih yang memilih karena menerima sejumlah uang.

Komisioner KPU Provinsi Jambi Apnizal mengharap masyarakat atau pemilih untuk menolak segala bentuk money politic.”Kalau ada money politik jangan terima uangnya dan tangkap serta serahkan ke Bawaslu,” kata dia, Rabu (27/3/2019).

Ditambahkan Apnizal, masyarakat hendaknya menjadi pemilih cerdas, tolak segala bentuk politik uang. “Jadilah pemilih, jangan mau memilih karena uang,” tegasnya.

Dalam Undang-Undang Pidana Pemilu, kata dia, pemberi dan penerima keduanya bisa dijerat pidana. “Jangan main-main, pemberi dan penerima kena pidana,” ujarnya.

Bahkan Apnizal mengatakan, ancaman pidana Pemilu bagi pelaku money politic hukumnnya cukup berat. “Hukumnya berat, kalau terbukti pidana 6 tahun denda 1 miliar. selain itu, Caleg akan didiskualifikasi,” bebernya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi money politic, Bawaslu terus memperkuatkan pengawasan. Salah satunya dengan merekrut pengawas TPS di setiap TPS. Dengan adanya PTPS ini penguatan pengawasan lebih maksimal lagi.

“Setiap kampanye akan diawasli. Ini dalam rangka memaksimalkan pencegahan jangan sampai melanggar aturan kampanye, salah satunya praktik politik,” kata Fachrul Rozi, Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi Bidang Pengawasan.

Selain itu, kata dia, Bawaslu juga memperkuat relasi di semua lini, dan memanfaatkan semua jaringan untuk mengantisipasi terjadi praktik money politik.

“Silakan kampanye umum untuk meyakinkan masyarakat agar bisa memilih dengan cara-cara yang benar, jadikan pemilih yang demokratis, bermartabat dan berintegritas,” kata Fachrul Rozi.

“Kalau ada praktik money akan melakukan sesuai prosedur, peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye. Setiap peserta pemilu kalau ada praktik politik, jangan money politik menjanjikan kepada masyarakat sudah masuk pidana pemilu,” ujarnya.

Jika ada praktik money politic segera laporkan ke pengawasan dan segera akan segera ditindak. “Jadi sanksi money politik selain pidana pemilu bisa juga diskualifikasi atau membatalkan calon, jadi jangan main-main dengan politik,” tandasnya.

Klik disini untuk halaman asli


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *