Nasib Muslim Uighur di China, antara Isu Pelanggaran HAM dan Separatisme

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jakarta – Permasalahan muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China kembali jadi sorotan dunia. Terutama, pasca-laporan jurnalisme investigatif yang dilakukan kantor berita Associated Press (AP).

Laporan AP menyebut soal kamp-kamp penahanan yang didirikan pemerintah China untuk warga muslim Uighur. Di sisi lain, Beijing mengatakan, fasilitas tersebut adalah lembaga pelatihan vokasi atau kejuruan.

Reaksi pun muncul dari parlemen Indonesia. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah RI mendesak pemerintah China mengizinkan tim pencari fakta independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan di Xinjiang.

“Kita mengecam sikap pemerintah China yang menerapkan kebijakan diskriminatif dan pelabelan negatif terhadap etnis Uighur,” ujar Kharis, Selasa 18 Desember 2018.

Politikus PKS ini menyatakan, pihaknya ingin ada penelusuran fakta atas kabar soal pembatasan kelahiran etnis Uighur yang berlangsung sejak 2014. Demikian pula dengan kebijakan yang dibungkus agenda “memerangi terorisme”.

Hal lain, lanjut Kharis, pihaknya ingin klarifikasi berita tentang adanya pelanggaran terhadap hak mendapatkan kesetaraan perlakuan sebagai warga negara bagi warga Uighur.

Menurut Abdul Kharis, yang komisi-nya bermitra dengan Kementrian Luar Negeri, Indonesia perlu melakukan upaya diplomatik terkait kebijakan yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa koreksi tersebut.

Sikap serupa disampaikan wakil ketua DPR Fadli Zon. Politikus Partai Gerindra ini menyatakan, meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang justru mengalami perlakuan represif.

Dia mengatakan, lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.

“Melihat kenyataan seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia bersuara. Tidak diam seperti sekarang. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya tanggung jawab moral lebih atas nasib jutaan muslim Uighur,” ujar Fadli Zon, Senin 17 Desember 2018.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyatakan, seyogyanya pemerintah Indonesia bersuara atas nasib muslim Uighur.

Din Syamsuddin yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan masyarakat internasional untuk menyelamatkan nasib muslim Uighur dan bersikap tegas terhadap rezim China untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusul Kalla (JK) menegaskan, Indonesia menolak tindak pelanggaran HAM terhadap warga muslim Uighur di Xinjiang.

Namun, JK menyatakan, pemerintah Indonesia tidak bisa campur tangan persoalan domestik negara China.

“Kalau masalah domestik, tentu kita tidak ingin mencampuri masalah domestik Uighur,” ujar JK di Jakarta, Senin 17 Desember 2018.

Secara terpisah, pemerhati hubungan internasional Dinna Wishnu menyatakan, bisa dipahami jika pemerintah Indonesia belum bersikap terkait kasus muslim Uighur ini.

Menurutnya, sepanjang sejarah, belum pernah pemerintah Indonesia mengkritik praktek keagamaan yang secara umum dikontrol ketat oleh pemerintah China, tidak hanya yang muslim tapi juga agama lain.

“Pemerintah Indonesia dalam memberikan kritik atau masukan ke pemerintah lain biasanya dilakukan secara konstruktif, menjaga hubungan antar negara, dan (masukannya) bisa diterima oleh negara lain,” ujar Dinna kepada Liputan6.com, Selasa (18/12/2018).

Menurutnya, bila Indonesia mengkritik yang terjadi di China, maka Indonesia juga harus konsisten mengkritik yang terjadi di Yaman, Myanmar, dan aksi kekerasan di sejumlah negara lainnya.

Penjelasan Konjen China

Sebelumnya, Konsul Jenderal Republik Rakyat China (RRC) di Surabaya Gu Jingqi menyatakan masalah yang terjadi dan dialami oleh suku Uighur di Provinsi Xinjiang, China adalah persoalan separatis dari sebagian kecil warga setempat yang menganut paham radikal.

“Warga muslim Uighur di Xinjiang sekitar 10 juta jiwa, sebagian kecil berpaham radikal ingin merdeka, pisah dari RRC. Itu yang kami, pemerintah RRC atasi,” kata Gu Jingqi dikutip dari Antara saat menghadiri peringatan HUT Ke-81 LKBN Antara, di Surabaya, Kamis 13 Desember 2018.

Ia menjelaskan, mereka yang berpikiran radikal hingga menganut separatisme mempunyai pedoman bahwa “perjuangan mereka benar” sehingga kalaupun nyawa menjadi taruhannya tidak menjadi masalah, karena akan masuk surga (jihad).

“Seperti halnya mereka yang berpaham radikal di Indonesia, hingga menjadi ekstremis menghalalkan berbagai cara agar masuk surga. Tentunya pemerintah manapun harus mengatasi masalah tersebut, demi keutuhan persatuan negaranya,” ucap Jingqi.

Konstitusi China, kata dia, sangat menghormati dan melindungi umat beragama serta keberagaman warganya. Umat Islam di China bebas menjalankan ibadah. Bahkan, menurut dia, di Provinsi Xinjiang yang mayoritas penduduknya beragama Islam diberi keistimewaan dalam hal pendidikan dibanding provinsi lain di China.

“Ada kebijakan bagi warga Xinjiang dalam pendidikan selama 12 tahun (hingga SMA) gratis, sementara di provinsi lain yang ditanggung gratis oleh pemerintah hanya 9 tahun (SMP). Di China rata-rata setiap 500 muslim memiliki satu masjid,” ujarnya.

Konjen menambahkan, kerukunan umat beragama dan keragaman yang terjadi di Indonesia sangat dipuji dan diakui dunia. Serta jadi inspirasi China.

“Dalam hal kerukunan dan keberagaman hidup harmonis antarwarga yang berbeda agama dan suku seperti di Indonesia inilah yang menjadi inspirasi kami. Indonesia bisa, tentunya kami juga bisa,” ujarnya.

Menurut dia, warga muslim di China sebanyak 23 juta jiwa yang merupakan warga minoritas, namun pemerintah memperlakukan warga semua sama.

“Anda (jurnalis) sudah ke China dan tahu langsung kehidupan umat beragama, khususnya muslim di China. Mereka kan bebas tidak kami larang dalam beribadah, tapi kalau ada sebagian kecil yang ekstrem dan berupaya memisahkan diri, tentunya ya kami tindak. Indonesia juga tentunya bertindak serupa bila ada sebagian kecil warganya seperti itu,” demikian Konjen Gu Jingqi.

 

Sumber : Liputan6.com


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *