Menunggak Cicilan, Debitur Digiring Debt Collector ke Kantor Leasing. Bisakah Dipidanakan?

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sumedang, medkom.id – Kamis siang (12/12), Mumun (47), tengah melintasi kawasan pendidikan Jatinangor tepatnya di depan kampus IPDN dengan sepeda motornya. Tiba tiba dirinya diberhentikan oleh sekelompok orang tak dikenal.

Orang orang tersebut mengaku sebagai karyawan PT. PUTRA ASMORO JAYA, yang menurut pengakuan mereka telah diberi tugas oleh sebuah perusahaan pembiayaan untuk menagihkan cicilan – cicilan yang macet.

Mumun mengakui bahwa memang dirinya memiliki tunggakan 3 bulan cicilan ke leasing Kredit Plus.

“Saya memang memiliki tunggakan 3 bulan cicilan. Namun rencananya saya akan melunasi tunggakan tersebut sebelum akhir Desember 2019 ini” kata Mumun ketika ditemui di Polsek Jatinangor saat membuat laporan, Jum’at (13/12/2019).

Menurut Mumun, orang orang itu tidak langsung merampas atau meminta sepeda motor miliknya. Namun mereka meminta Mumun untuk mengikuti mereka ke suatu tempat di daerah Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Oleh orang orang tersebut, Mumun kemudian digiring ke sebuah tempat yang tidak ia kenal. Ditempat itulah kemudian mereka meminta STNK dan motor Mumun, dengan alasan akan digesek nomor rangka dan mesinnya.

Namun setelah STNK tersebut diserahkan, orang -orang tersebut tidak mengembalikannya kepada Mumun. Malah kemudian kunci kontak nya pun diminta oleh mereka.

“Setelah STNK saya serahkan, mereka kemudian meminta kunci kontak motor saya.” ujar Mumun.

Karena dikelilingi oleh banyak orang, dan khawatir dengan keselamatan dirinya, akhirnya Mumun pun terpaksa menyerahkan kunci motornya.

Namun yang terjadi kemudian adalah, motor tersebut langsung dibawa pergi oleh orang – orang tersebut, setelah sebelumnya Mumun disuruh menandatangani surat penyerahan kendaraan tersebut.

“Mereka langsung membawa pergi motor saya, dan berpesan agar saya melunasi tunggakan di Kredit Plus.” kata Mumun.

Saat menyambangi kantor Kredit Plus Sumedang untuk menanyakan peristiwa yang menimpa Mumun, medkom.id langsung diarahkan untuk menemui petugas bagian remedial bernama Elan (38).

Elan (38), petugas remedial pada Kredit Plus Sumedang. Foto: medkom.id

Kepada medkom.id, Elan dengan ramah menerangkan bahwa penarikan unit tersebut merupakan konsekwensi dari debitur yang menunggak cicilan. Elan juga mengakui bahwa pihak Kredit Plus memang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam menyelesaikan kredit kendaraan yang macet tersebut.

“Dalam pengamanan kendaraan milik debitur yang menunggak cicilan, pihak Kredit Plus memang menggunakan jasa pihak ketiga. Dan ini merupakan kebijakan dari kantor pusat” ujar Elan kepada Medkom.id, Sabtu (14.12) di ruang kerjanya.

Saat ditanya bagaimana prosedur pengembalian unit yang telah ditarik, Elan menjelaskan bahwa debitur yang bersangkutan harus melunasi biaya – biaya yang telah ditetapkan oleh pihak Kredit Plus.

“Pada prinsipnya kami tidak akan mempersulit debitur. Namun apabila unit sudah ditarik oleh pihak ketiga, maka untuk mengeluarkan unit yang dimaksud, debitur harus melunasi tunggakannya terlebih dahulu, kemudian membayar biaya tarik. Setelah itu, baru unit kendaraan bisa kami kembalikan kepada yang bersangkutan.” terang Elan.

“Dan apabila konsumen menghendaki BPKB keluar, selain harus melunasi tunggakan dan biaya tarik, debitur juga harus melunasi denda keterlambatan pembayaran cicilan terlebih dahulu.” lanjutnya.

“Untuk itu saya menghimbau kepada konsumen agar terhindar dari biaya penarikan dan denda, sebaiknya membayar cicilan tepat waktu.” pungkas Elan.

Apakah Tindakan Tersebut bisa dipidanakan? Simak penjelasan dibawah ini.

Sejumlah kalangan berpendapat bahwa pola penarikan kendaraan dengan cara menggiring si debitur ke kantor leasing atau finance yang dilakukan oleh para debt collector ini sebenarnya merupakan trik untuk menyamarkan tindak pidana perampasan yang menjadi ciri khas para penagih utang.

Seperti komentar dari R. Syani, seorang praktisi perlindungan konsumen yang memberikan pandangan tentang peristiwa penarikan unit tersebut.

“Jika melihat pada kasus yang menimpa saudara Mumun ini, saya menilai bahwa pola penarikan unit dengan mengarahkan si debitur ke kantor leasing itu merupakan modus halus debt collector untuk menarik kendaraan milik debitur.” ujar R.Syani kepada medkom.id, Sabtu (14/12).

Rosidin Syani, praktisi perlindungan konsumen. Foto: medkom.id

Menurut R.Syani, tindakan para debt collector ini tetap bisa dikenakan pasal pidana, walau tidak melakukan perampasan secara langsung.

“Dulu, biasanya kan mereka langsung main rampas. Sekarang mereka memiliki cara yang dalam tanda kutip lebih halus. Tapi jangan berpikir bahwa tindakan tersebut bisa lolos dari jerat pidana.” tegasnya.

“Contohnya, saat para debt collector atau DC itu berhasil menggiring Mumun ke kantor mereka, si Mumun ini kan diminta untuk menyerahkan STNK beserta kunci kendaraan dengan dalih akan digesek nomor mesin atau nomor rangkanya.” lanjutnya.

“Faktanya, tidak ada yang namanya gesek nomor mesin atau rangka. Yang ada, ketika kunci berikut STNK sudah dalam penguasaan para DC ini, mereka malah memaksa Mumun agar membayar tunggakan beserta biaya tariknya. Karena Mumun tidak bisa membayar biaya yang mereka minta, akhirnya motor itu mereka bawa.” terang R.Syani.

Lalu pasal pidana apa yang bisa diterapkan kepada para DC tersebut?

R.Syani mengatakan bahwa setidaknya ada dua pasal pidana yang dilanggar oleh para debt collector itu.

“Pertama, para DC itu meminta STNK dan kunci kendaraan dengan alasan akan digesek nomor mesin dan rangkanya. Namun pada kenyataannya, tidak pernah ada tindakan menggesek kendaraan yang dimaksud. Artinya para DC ini bisa diduga telah menipu Mumun.” terangnya.

“Lalu yang kedua, setelah menguasai STNK dan kunci motornya, mereka tidak menyerahkan kembali motor berserta STNK nya. Malah kemudian mereka membawa entah kemana kendaraan milik Mumun tersebut. Artinya, mereka bisa diduga melakukan penggelapan.” lanjut R.Syani.

“Disini saya menilai bahwa tindakan para DC ini bisa saja dikenakan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Ancaman pidana kedua pasal tersebut adalah penjara selama 4 tahun” terang R.Syani.

Dari penelusuran medkom.id, pasal tentang Penggelapan ini diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Yang termasuk perbuatan penggelapan adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain di mana penguasaan atas barang itu ada pada pelaku tanpa melalui perbuatan melanggar hukum.

Pasal 372 KUHP berbunyi : Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Sedangkan Penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP, yang menyebutkan: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Lalu bagaimana dengan pihak perusahaan pembiayaan, apakah mereka juga bisa dijerat dengan hukum atas tindakan para debt collector tersebut?

Sebenarnya, persoalan tanggug jawab ini sudah jelas dinyatakan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Dalam pasal 1367 ayat (1) disebutkan:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Selanjutnya pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata ditegaskan:

“Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

Menilik pada kasus yang menimpa Mumun Rukmana diatas, tindakan para debt collector ini memang bisa saja dipidanakan. Setiap debitur berhak melaporkan kejadian seperti diatas kepada pihak yang berwajib. Dan apabila kemudian terbukti kesalahannya, maka kurungan penjara akan menanti para debt collector tersebut.

Namun alangkah lebih bijak, apabila setiap debitur yang memiliki cicilan lebih mempersiapkan diri sesuai dengan kemampuan agar tidak sampai terjadi kemacetan dalam pembayaran. Demikian pula, sebaiknya pihak perusahaan pembiayaan harus menta’ati setiap peraturan dalam sebuah perjanjian kredit, agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang akan merugikan kedua belah pihak.

Reporter & Editor : Erix Right


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1 Comment

  • Semoga menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua .. ternyata tidak semua masyarakat tahu tentang hukum , dan saya harap pihak berwajib lebih respon lagi dalam menanggapi kasus seperti ini ..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *