LPKNI Jawa Barat Minta Agar Pemerintah Sumedang Menertibkan Minimarket Tanpa Papan Nama

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SUMEDANG, SUKON – Usep Jamaludin, pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) wilayah Jawa Barat meminta kepada pemerintah Kabupaten Sumedang agar segera menertibkan sebuah minimarket di lingkungan Kaum, atau tepatnya di Jalan Raden Sadikin Sumedang.

Pasalnya, walau sudah beroperasi cukup lama, namun sampai sekarang minimarket tersebut tidak memasang papan nama.

Padahal sesuai aturan, syarat utama mendirikan suatu usaha terutama perusahaan yang memiliki investasi ratusan bahkan miliaran rupiah wajib memasang papan nama.

“Itu sesuai aturan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah,” kata Usep yang juga seorang calon anggota DPRD Sumedang, Minggu (23/12/2018).

Menurutnya, semua jenis usaha yang sudah terdaftar wajib memasang papan nama sebagai pajak reklame. Dan jika itu dilanggar maka BPPTPM harus mengambil tindakan berupa peringatan atau sanksi lain.

“Apakah mereka hendak menghindari pajak atau retribusi daerah?” Tanya Usep.

“Pajak reklame merupakan salah satu pajak untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan itu tugas Perijinan dalam hal ini BPPTPM untuk melakukan penertiban berkoordinasi dengan Satpol PP,” terangnya.

“Saya akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten Sumedang untuk menertibkan minimarket tersebut. Jika perlu, kita akan merekomendasikan agar minimarket tersebut disegel sementara” pungkasnya.

Berdasarkan pengamatan Sukon, minimarket tersebut memang tidak memasang papan nama sebagai identitas usaha. Namun berdasarkan poster promosi yang menempel, disinyalir minimarket ini merupakan salah satu jaringan Alfamart.

Sukon berusaha menanyakan perihal ini kepada koordinator minimarket tersebut melalui aplikasi Whatsapp, namun hingga berita ini dinaikan, pesan tersebut belum dijawab. (Erix Right)

Sebagaimana Ketentuan Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers, Suarakonsumen.id memberikan penggunaan hak jawab bagi pihak yang ingin memberikan keberatan dan atau konfirmasi terhadap suatu pemberitaan. Jika hak jawab tidak digunakan, hal itu menunjukkan bahwa pihak tersebut tidak merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan. ( Redaksi )


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *