KPK Usul Pelapor Korupsi Dapat 1 Persen dari Kerugian Negara

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana Salah satu yang diatur, masyarakat bisa mendapat dua permil atau 0,2 persen dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara dengan batas maksimal Rp 200 juta.

Akan tetapi, besaran hadiah itu menurut Ketua KPK Agus Raharjo kurang besar. Sebab angka dua per mil sama dengan aturan sebelumnya di PP Nomor 71 tahun 2000. Ia mengaku dalam rapat dengan pemerintah sebelum PP itu terbit, KPK mengusulkan besaran hadiah untuk pelapor korupsi 1 persen dari nilai kerugian negara.

 
 

“Usulannya KPK yang di dalam rapat tidak diterima ya itu lebih besar dari itu. Satu persen paling tidak karena dengan satu persen itu lebih menarik,” kata Agus di Gedung DPR Jakarta, Rabu (10/10). Menurut Agus, dengan hadiah yang jauh lebih besar, akan menarik banyak pihak untuk melaporkan kasus-kasus korupsi. Sehingga, akan semakin banyak kasus korupsi yang terungkap ke publik.
 

“Kalau hadiahnya satu persen (dari nilai kerugian) kan menarik. Kalau satu persen kan menarik jadi harapannya mendorong, meng-incourage semua itu kemudian mau melapor,” ucapnya.

Ilustrasi KPK

Ilustrasi KPK (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Agus menambahkan, PP yang lebih lama justru lebih menarik bagi masyarakat untuk melapor karena tidak ada batas maksimal hadiah. Namun ternyata usulan hadiah yang lebih besar itu ditolak pemerintah karena kekhawatiran dana yang akan dikeluarkan terlalu besar.

Padahal menurut Agus, hadiah untukpelapor korupsi itu sudah termasuk dalam potongan kerugian negara setelah amar putusan berstatus hukum tetap (inkrah).

“Sebetulnya pemerintah juga gak perlu repot mengalokasikan khusus karena nanti akan dipotong langsung setelah amar putusan pengadilan, ya dikembalikan langsung dipotong,” jelasnya.
 
Untuk itu, lanjut Agus, KPK akan berkomunikasi dengan Presiden Jokowi untuk membuka kemungkinan PP No 43 Tahun 2018 direvisi kembali.

“Kami akan mencoba mengkomunikasikan dengan presiden apakah mungkin itu dilakukan perubahan,” pungkas Agus.
 
 


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *