Kode Keras Jokowi Bersihkan Ulama Nakal Penganggu Pilpres 2019

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kode keras kembali dimuncahkan Jokowi menyikapi isu adanya kriminalisasi terhadap Habib Bahar Bin Smith. Capres petahana ini membantah bahwa dirinya mengintervensi penyidikan Habib Bahar. Jokowi hanya menegaskan, ulama yang tersangkut kasus hukum, sudah sepantasnya berhadapan dengan hukum. Sama halnya dengan anggota DPR, menteri, maupun kepala daerah yang terkena masalah hukum.

Menurut Jokowi, tidak logis jika kasus hukum yang bergulir di Polri diintervensi. Apalagi, kasus itu mendapat sorotan publik dan memiliki bukti kuat untuk diusut. Capres nomor urut 1 ini juga menyatakan keheranannya, padahal dia telah menggandeng Kyai Maruf Amin yang merupakan sesepuh ulama NU sekaligus ketua umum MUI, sebagai cawapres. Jadi, kenapa tudingan kriminalisasi terhadap ulama masih ada? Apalah hanya “ulama nakal” yang akan dibersihkan?

Seperti yang diketahui, tuduhan kriminalisasi ulama terhadap Jokowi muncul setelah adanya kasus yang menjerat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Sihab dengan 17 kasus hukum dan penangkapan Bahar bin Smith atas ceramah ‘Jokowi banci’.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan konten pornografi oleh kepolisian, Rizieq menghindari penangkapan dan hijrah ke Arab Saudi. Namun pada 2018, pihak kepolisian menerbitkan SP3 untuk menghentikan kasus tersebut.

Sementara Bahar yang telah resmi menjadi tersangka atas tuduhan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap presiden pada 6 Desember 2018 lalu. Meski demikian, sampai saat ini penahanan terhadap Bahar belum dilakukan oleh kepolisian. Pria berusia 33 tahun ini juga menolak dengan tegas ketika diminta untuk minta maaf pada presiden dan berujar dia lebih baik membusuk di penjara daripada minta maaf.

Anehnya, malah ada banyak pihak yang mendesak Jokowi untuk memaafkan pria yang sering disapa Habib bule tersebut. Termasuk orang-orang dari kubunya sendiri, salah satunya Yusril Ihza Mahendra yang kini menjadi pengacara mantan walikota Solo ini. Yusril menyarankan agar Jokowi memaafkan Bahar dan menyelesaikan masalah ini di luar cara hukum.

Namun saran ini disanggah oleh PDIP. Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari mempertanyakan alasan Presiden RI diminta memaafkan Habib Bahar, padahal yang bersangkutan tidak minta maaf. Eva menganggap proses hukum terhadap Bahar akan membuat jera, tidak hanya Bahar tapi juga pihak-pihak lain yang berniat melecehkan. Benarkah Jokowi sedang mengupayakan pembersihan ulama-ulama nakal yang acap mengusik elektabilitasnya?

Sumber : Pak Raden.

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *