Mei 13, 2021

Share and Protect

KKB Egianus Kegoya Minta PBB Kirim Pasukan ke Papua, Kapendam Bilang Jangan Cengeng – Bangka Pos

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sukon- Video yang diposting akun Facebook (FB) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) viral di media sosial.

Dalam video berdurasi 1.14 menit tersebut terlihat seorang kombatan TPNPB mengenggam selongsong peluru yang ia klaim bom udara.

Dikutip dari akun facebook TPNPB, Jumat (14/12) dalam keterangan postingan, TPNPB mengklaim militer Indonesia tak berhenti melakukan serangan bom udara di Kabupaten Nduga, Papua.

“Ini adalah bukti bom yang diturunkan dari udara mengunakan helikopter,” tulis postingan akun fb TPNPB.

Dalam postingan, TPNPB juga meminta agar dikirim pasukan PBB ke Irian Jaya.

Sedangkan seseorang yang memegang yang diklaim bom tersebut mengklaim aparat keamanan menganiaya warga setempat.

Menyoal apa yang diklaim oleh TPNPB merupakan bom udara itu salah besar.

Benda yang dipegang itu adalah granat 30mm dan 40 mm dari pelontar granat GP30 M203 yang jamak digunakan oleh pasukan infantri dalam pertempuran.

Pelontar granat jenis lain yang digunakan oleh aparat TNI-Polri ialah SAGL kaliber 40x46mm buatan Bulgaria dan masih banyak lagi.

Lebih konyolnya lagi, postingan lain TPNPB menunjukkan bom yang ternyata itu adalah granat asap White Phosporus.

Gamer PlayerUnknown’s Battlegrounds saja pasti tahu dan tak asing dengan benda-benda macam di atas.

Terlebih pada pernyataan Menko Polhukam Wiranto, beliau mengatakan dalam usaha penangkapan KKB Egianus Kogeya, TNI-Polri hanya gunakan pelontar granat dan senapan api.

Wiranto juga menegaskan TNI-Polri tak akan gunakan bom udara dalam meladeni ajakan perang KKB Egianus Kogeya.

“Kalau bom dijatuhkan dari udara, ini dilontarkan dari senapan. Jadi jangan sampai ada berita simpangsiur,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

Nah, bom udara yang mungkin dimaksud oleh KKB Egianus Kogeya layaknya JDAM atau Paveway ialah seperti gambar di bawah ini :

Joint Direct Attack Munition (JDAM) dan Paveway sering digunakan oleh tentara Amerika Serikat (AS) untuk membom tanpa ampun dan tak peduli menyoal HAM ketika memberangus gerakan teroris macam Taliban, Al-Qaeda, ISIS dan musuh-musuh AS lainnya.

Sementara itu Egianus Kogeya juga memberikan pernyataannya di akun FB TPNPB.

Ia meminta pemboikotan Pilpres 2019.

“Boikot Pilpres 2019,” ujar Egianus.

“Jadi dengan tegas bahwa, saya sampaikan bahwa Gubernur Papua dan gubernur Papua Barat dan Bupati-bupati dan DPRD dan DPD tidak boleh kasih suara untuk pemilihan presiden 2019.” tambah Egianus.

Dalam video pernyataan itu, Egianus juga tidak meminta uang, bangunan, pemekaran kabupaten dan pembangunan jalan namun minta dilepas oleh NKRI.

“Saya minta pengakuan dilepas oleh NKRI, dipisah oleh NKR, Papua harus merdeka,” tutup Egianus.

Kapendam: Jangan Cengeng

Dilansir dari BBC Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah menggunakan bom dalam memburu kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Kapendam XVII Cendrawasih, Muhammad Aidi, mengatakan pihaknya hanya memakai granat tangan dan pelontar.

Dia “berpesan kepada TPNPB-OPM agar tak ciut” menghadapi serangan aparat.

“Granat tangan dan pelontar dimiliki seluruh pasukan infanteri. Tapi yang gembor-gembor melawan TNI siapa? Artinya kalau gitu, harusnya dia (TPNPB-OPM) siap melawan seluruh kekuatan TNI,” ujar Muhammad Aidi kepada BBC News Indonesia, Jumat (14/12/2018).

“Jadi (TPNPB-OPM) jangan cengeng. Baru dapat isu bom, langsung berkoar-koar minta bantuan. Seolah-olah mereka yang teraniaya,” sambungnya.

Meski menggunakan granat, tapi Aidi mengklaim pihaknya belum memberlakukan operasi tempur melawan TPNPB-OPM.

Aparat, kata dia, masih melakukan proses evakuasi terhadap dua pekerja PT Istaka Karya yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Dia mengatakan, setiap kali mencoba mengevakuasi, aparat selalu diserang. Dalam catatannya, empat anggota TNI terkena tembakan, satu di antaranya meninggal.

Selain itu, satu personel Brimob juga mengalami hal serupa.

Pasca insiden pembunuhan pekerja PT Istaka Karya, aparat mendirikan tiga pos gabungan TNI-Polri di Distrik Yigi hingga Mbua.

Setiap pos, berisi 30-an personel dari masing-masing kesatuan.

“Pos itu sementara dalam rangka evakuasi dan penindakan hukum.”

Sebelumnya, kelompok TPNPB-OPM menyebut pasukan keamanan Indonesia “menjatuhkan bom menggunakan helikopter di perkampungan warga” Kabupaten Nduga.

Disebutkan, “enam orang meninggal terkena tembakan dan masyarakat yang berada di Distrik Mbua, Yigi, dan Dhal, mengungsi ke hutan”.

“TNI-Polri harus menghentikan operasi militer di Nduga, karena operasi itu mengorbankan masyarakat sipil di wilayah yang dikuasai militer Indonesia,” ujar Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, dalam laporannya kepada media yang disertai sejumlah foto korban tembakan granat aparat, Jumat (14/12/2018).

Jemaat Gereja Terkena Tembakan Aparat

Pendeta Gereja Kemah Injil, Deserius Adii, menyebut seorang jemaatnya bernama Julianus Tabuni, “meninggal terkena tembakan ketika aparat keamanan” yang mencari kelompok TPN-OPM di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga.

Berdasarkan informasi dari jemaatnya di Distrik Mbua, “penembakan terjadi ketika jemaatnya sedang menggelar ibadah di halaman gereja”.

“Dari laporan yang saya terima kemarin, ada tiga warga yang dapat tembak. Tapi saya hanya kenal Julianus, jemaat kami.”

“Penyebabnya belum tahu, mungkin salah tembak atau apa,” tukas Deserius Adii saat dihubungi lewat sambungan telepon kepada BBC News Indonesia.

Imbas dari aksi pembunuhan terhadap pekerja PT Istaka Karya dan berlanjut pada pengejaran anggota TPN-OPM, kata Adii, sebagian besar penduduk setempat mengungsi ke hutan.

Ia khawatir dengan kondisi mereka.

“Saya khawatir soal makanan mereka, sebab kalau mereka ke pos TNI nanti dicurigai keluarga TPN-OPM,” imbuhnya.

Informasi lain disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey, yang mengatakan “dua warga di Distrik Yigi ditemukan meninggal”.

Namun apa penyebab kematian itu, ia belum bisa memastikan.

Berdasarkan laporan anggotanya di lapangan, kemungkinan hal itu berkaitan dengan pengejaran kelompok TPN-OPM oleh aparat.

Sebab, kata Fritz, sebagian warga di Distrik Mbua diketahui mengungsi akibat aksi saling tembak antara aparat dan TPN-OPM.

“Di Mbua ada penembakan tanggal 4 Desember lalu. Helikopter aparat ditembaki, sehingga beberapa warga pergi dari rumahnya,” ujar Fritz Ramandey kepada BBC News Indonesia.

Hanya saja kabar tewasnya warga sipil tersebut diklaim oleh Kapendam XVII Cendrawasih, Muhammad Aidi, sebagai ulah kelompok TPN-OPM yang kerap mengajak masyarakat melawan aparat.

Kata dia, baik TNI maupun Polri tidak akan sembarangan melukai masyarakat, sebab sesuai arahan target serangan adalah kelompok bersenjata.

“Kalau ternyata ada jatuh korban dari sipil, tidak mungkin masyarakat. Pasti kelompok mereka. Karena kami diserang, kami melakukan balas tembakan. Kalau ada yang jatuh korban dan diklaim masyarakat, berarti mereka mengajak masyarakat untuk melakukan penyerangan,” ujar Muhammad Aidi.

Ia juga menyebut warga di Distrik Yigi dan Mbua, yang sebelumnya mengungsi sudah kembali. Bahkan aktivitas sosial dan ekonomi di dua distrik itu berjalan normal.

“Sekarang aktivitas sosial sudah berjalan lancar. Roda ekonomi juga begitu,” jelas Aidi sembari meminta berbagai pihak yang mengetahui adanya warga sipil menjadi korban agar dilaporkan.

“Jadi jangan seakan-akan menuduh aparat keamanan. TNI profesional, kita melindungi rakyat,” imbuhnya.

Komnas HAM minta TNI-Polri tak serampangan

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey, mengatakan sudah berkali-kali menyampaikan kepada Kapolda Papua dan Panglima TNI agar tidak mengabaikan keselamatan warga sipil dalam menindak kelompok TPN-OPM.

Tapi ia ragu permintaan itu akan dilakukan.

Apalagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, bersikeras tidak akan berunding dengan kelompok bersenjata di Papua yang disebutnya sebagai “kelompok kriminal”.

“Saya tidak akan berdiskusi dengan kriminal. Mereka mau klaim apa tidak akan saya jawab karena pasti gak benar, mereka melakukan suatu propanda, membuat masyarakat resah dan ketakutan.”

“Untuk apa saya jawab! Yang jelas mereka kriminal. Mereka melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan. Ini harus kita lawan!” ujar Wiranto kepada wartawan di Jakarta, pada Selasa (11/12/2018).

Wiranto, kata Fritz, dengan latarbelakang mantan panglima TNI, sudah pasti menggunakan pendekatan militer ketimbang kemanusiaan dalam mengambil keputusan.

“Kalau saya lihat Wiranto, dia punya perspektif sendiri untuk menyelesaikan tindakan-tindakan ini.” (Seto Aji/Gridhot.ID/BBC Indonesia/Sep J)


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •