Kapolres Sumedang Akan Menindak Tegas Debt Collector Yang Melakukan Penarikan Kendaraan Secara Sepihak

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sumedang, medkom.id – Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robbiyanto menyatakan akan menindak tegas para pelaku penarikan kendaraan kredit secara sepihak.

Hal tersebut dikatakan Eko setelah acara Konferensi Pers di aula Tribrata Polres Sumedang, Selasa siang (30/3).

“Kami sudah menerima beberapa pengaduan masyarakat tentang  penarikan kendaraan yang tidak sesuai prosedur, khususnya yang menyangkut perjanjian fidusia.” kata Eko kepada medkom.id.

Menanggapi pengaduan tersebut, Eko menyatakan telah memerintahkan Sat Reskrim untuk akan menindak tegas pelakunya.

“Kami sudah memerintahkan ke Satuan Reskrim Polres Sumedang untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut.” lanjut Eko.

“Apabila memang benar terjadi, tentunya ada undang – undang yang mengatur tentang proses (penarikan kendaraan) tersebut. Dan tentunya kami akan tegakan undang – undang tersebut.” tegasnya.

Saat ditanya tentang penerapan Perkapolri nomor 8 tahun 2011, Eko menyatakan bahwa peraturan tersebut telah diterapkan oleh pihaknya.

“Sudah, (peraturan tersebut) sudah kami implementasikan di Polres Sumedang.” tandasnya.

Profesi Debt Collector (DC) atau penagih utang sampai saat ini memang masih dianggap sebagai masalah yang meresahkan masyarakat.

Pekerjaan yang dilakukan oleh oknum – oknum yang juga kerap disebut mata elang ini sudah banyak makan korban.

Dalam praktiknya, para bandit ini mengincar kendaraan kendaraan yang ditenggarai memiliki tunggakan kredit. Dengan tanpa membawa surat putusan dari pengadilan, mereka langsung melakukan penarikan kendaraan tersebut.

Tindakan mereka kerap kali disertai dengan aksi pemaksaan dan intimidasi yang berujung dengan tindak pidana perampasan.

Contohnya yang dialami oleh Ujun, seorang warga Kecamatan Jatinunggal pada pertengahan bulan Februari 2021 lalu. Saat itu Ujun tengah mengendarai sebuah sepeda motor.

Saat berada di bilangan Regol Wetan, dia diberhentikan oleh tujuh orang yang mengaku petugas dari salah satu lembaga penyalur kredit.

Oleh mereka Ujun diminta untuk menyerahkan sepeda motor yang tengah dikendarainya dengan alasan memiliki tunggakan.

Ujun pun menolak seraya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dia pakai ini milik abangnya. Namun para debt collector itu tidak peduli dengan keterangan Ujun, dan tetap memaksa Ujun untuk menyerahkan sepeda motornya kepada mereka.

Karena ketakutan, Ujun pun terpaksa menyerahkan sepeda motornya kepada para DC itu. Kemudian mereka menerangkan jika ingin motornya kembali, Ujun harus melunasi tunggakan kredit beserta bunga dan dendanya. Yang lucu, Ujun juga harus dibebani biaya tarik senilai 1,5 juta.

Praktik penarikan kendaraan oleh para DC ini sebenarnya bisa dikategorikan tindak pidana perampasan yang dilarang oleh Undang – undang.

Sejumlah peraturan antara lain UU Fidusia, dan Peraturan Kapolri menegaskan bahwa pihak leasing/finance dilarang menarik kendaraan secara sepihak, walaupun dengan alasan kreditnya macet atau memiliki tunggakan.

Bahkan beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan dan menguatkan bahwa debt collector atau leasing tidak bisa main tarik motor kredit macet tanpa melalui pengadilan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan kredit (leasing/finance) tidak bisa melakukan penarikan barang dari debitur secara sepihak, melainkan harus melalui pengadilan. Hal tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.

Tapi, dari pihak leasing atau finance seperti melalukan perlawanan terhadap keputusan tersebut. Mereka tetap menjalankan praktik ‘perampasan’ tanpa mengindahkan hukum yang berlaku.

Dan faktanya, penarikan kendaraan seperti yang dialami oleh Ujun tersebut masih kerap terjadi di dalam praktik perkreditan kendaraan di Indonesia.

Dalam aturan, hanya ada satu pihak yang berhak untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia ini.

Dalam hal ini, hanya pihak kepolisian yang berwenang melaksanakan pengamanan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Tujuannya untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus pun telah meminta agar pemilik kendaraan maupun rumah untuk melapor ke polisi jika obyeknya dirampas secara semena-mena tanpa melalui pengadilan.

“Masyarakat bisa lapor kan ke Polres kalau ada (perampasan) seperti itu,” kata Yusri kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2020) lalu.

Sementara menurut ketentuan eksekusi yang diatur Pasal 196 HIR atau Pasal 208 Rbg menyebutkan, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur–atau dalam istilah hukum disebut sebagai penerima fidusia atau penerima hak, melainkan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

Merujuk pada KUHP,  maka pelaku atau debt collector bisa dikenakan hukum pidana berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Ancaman hukumannya, bila dilakukan seorang diri bisa terancam 5 tahun penjara, dan 7 tahun penjara bila dilakukan dua orang atau lebih.

Editor : Raden Erik


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *