Jutaan Warga Jabar Terancam Kemiskinan Akibat Wabah Corona

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kementerian Keuangan memprediksi angka kemiskinan secara nasional akan terus bertambah akibat pandemi virus corona. Dari peningkatan itu, paling banyak berada di Pulau Jawa.

Direktur Dana Transfer Khusus Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Putut Hari Satyaka, mengatakan penduduk miskin di Pulau Jawa diprediksi akan bertambah 2,13 juta orang pada tahun ini dalam skenario sangat berat. Sementara untuk skenario berat akan bertambah 0,64 juta orang.

Menurut dia, angka kemiskinan di Pulau Jawa terbanyak di antara pulau lainnya karena Jawa menjadi pusat penyebaran virus corona. Tak hanya itu, adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah Pulau Jawa juga berdampak pada terganggunya aktivitas bisnis.

“Paling berat di Jawa, sebab epicentrum COVID-19 memang paling berat di Jawa. Bukan berarti daerah lain enggak dapat dampak yang berat. Sumatera berat,” ujar Putut dalam video conference, Jumat (29/5).

Selain Jawa, angka kemiskinan di Pulau Sumatera memang diprediksi naik 0,85 juta orang dalam skenario sangat berat dan bertambah 0,28 juta orang dalam skenario berat.

Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, angka kemiskinan dalam skenario sangat berat naik 0,25 juta orang dan skenario berat naik 0,07 juta orang. Sementara di Sulawesi untuk skenario sangat berat naik 0,24 juta orang dan skenario berat naik 0,07 juta orang.

Kalimantan untuk skenario sangat berat, angka kemiskinan akan naik 0,18 juta orang dan skenario berat 0,06 juta orang. Terakhir di Maluku dan Papua untuk skenario sangat berat nakk 0,13 juta orang dan berat naik 0,04 juta orang.

Putut menjelaskan, untuk mencegah terjadinya skenario berat dan sangat berat tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa langkah antisipasi. Salah satunya memperkuat Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dalam Perpres 54 Tahun 2020, TKDD dialihkan untuk pananganan virus corona. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk merasionalisasikan belanja dalam APBD 2020 agar fokus pada penanganan COVID-19.

“Pemerintah telah berupaya dengan berbagai rancangan strategi dan kebijakan dan yang terkait kebijakan keuangan salah satunya anggaran untuk kesehatan, penanganan kesehatan, penanganan COVID. Bansos ratusan triliun, penanganan perlindungan daya beli ratusan triliun,” jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, perekonomian domestik bisa mencapai 2,3 persen dalam skenario berat dan minus 0,4 persen untuk skenario sangat berat di tahun ini.

Dalam skenario tersebut, angka kemiskinan akan bertambah 1,16 juta orang dalam skenario berat dan sangat berat bertambah 3,78 juta orang. Selain itu, angka pengangguran pada skenario berat akan bertambah 2,92 juta orang dan sangat berat naik 5,23 juta orang.


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *