Gubernur Bali ‘Zonasi Sekolah Adalah Kebijakan Yang Gagal Total’

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DENPASAR – Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy yang menerapkan sistem penerimaan siswa baru melalu sistem zonasi, terus menuai komentar negatif.

Diberitakan oleh kanalbali.com, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyebut kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi, sebagai contoh kebijakan yang gagal total.

“Saya harus mengatakan kepada Bapak-Ibu sekalian, sumber masalah dari semua persoalan ini terletak di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” ucap I Wayan Koster dalam rapat paripurna ke-10 DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (10/7).

I Wayan Koster menyatakan bahwa pihaknya akan menerbitkan peraturan gubernur yang akan menjadi solusi dari persoalan PPDB Zonasi, dan tidak akan sepenuhnya mengikuti peraturan menteri.

Menurutnya pula, sistem zonasi hanya menimbulkan masalah. Tidak saja mengganggu proses pendaftaran peserta didik, tapi juga mengganggu sistem pendidikan secara keseluruhan dalam konteks meningkatkan mutu pendidikan.

“Menurut saya, inilah peraturan menteri yang gagal total, tidak dapat menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah,” lanjutnya.

Koster memberi contoh, anak-anak dengan nilai yang baik namun jarak dari sekolah cukup jauh, maka akan kalah dengan anak-anak yang nilai pendidikan rendah yang jarak ke sekolahnya lebih dekat.

“Itu artinya akan mematikan sekolah yang memang punya sistem dan mutu pendidikan yang baik,” ungkapnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa ke depan, akan ada kebijakan yang sama antara sekolah negeri dengan swasta. Sehingga masyarakat yang tidak diterima di sekolah negeri, bisa masuk sekolah swasta tanpa harus membandingkan kualitas sekolah negeri dan swasta.

“Seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya tidak menyentuh sekolah swasta, untuk perubahan ini akan saya berikan sesuai kebutuhan,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya juga menuturkan dalam perubahan yang dimaksud, bagi sekolah yang punya keinginan untuk menambah ruang kelas baru, pemerintah akan senantiasa mengakomodasi seluruh biaya yang dibutuhkan.

“Karena kalau hanya menambah ruang, tiga bulan kan bisa selesai,” katanya.

Berita disadur dari Kumparan kanalbali.com.

Editor : Erix Right

Klik disini untuk halaman asli


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *