GNPK RI Jawa Barat Dukung Penuh Eksistensi Pengurus Daerah Sumedang Dalam Memberantas Korupsi

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bandung, medkom.id – Tindak pidana korupsi saat ini seperti penyakit menular yang menyerang berbagai sektor dan juga golongan. Dengan sifatnya yang destruktif dan masif, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi ini telah merugikan seluruh rakyat di belahan negara manapun.

Di Indonesia, kasus korupsi yang terkuak sekarang ini semakin menunjukan tren peningkatan. Meskipun apresiasi kepada kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meningkat dari tahun ke tahun, namun sebagian publik menyatakan upaya tersebut belum maksimal. Karena masih saja muncul dan muncul lagi kasus korupsi yang terungkap, terutama kasus-kasus kakap yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara.

Contoh terbaru adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah yang Jum’at malam kemarin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama 5 orang lainnya.

Untuk itu, Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) sebagai salah satu organisasi yang membantu pemerintah RI dalam memberantas korupsi, selalu berkomitmen penuh untuk melakukan pengawasan, pencegahan, serta pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia mulai dari pusat hingga ke daerah.

Hal ini pula yang ditekankan oleh Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Pengurus Wilayah Jawa Barat, Nana Supriatna Hadiwinata, saat menerima kunjungan silaturahmi dari para Pengurus Daerah (PD) GNPK RI Kabupaten Sumedang, Sabtu siang (27/02/2021).

Ketua GNPK RI Jawa Barat, NS Hadiwinata (kiri) menyambut hangat kedatangan Ketua GNPK RI Sumedang, Edih Martin di kantor wilayah Jawa Barat, Sabtu (27/02/2021).

Kedatangan PD GNPK RI Sumedang ke kantor wilayah Jawa Barat ini disambut hangat oleh Ketua GNPK-RI PW Jabar, Nana Supriatna Hadiwinata.

“Sebagai ketua PW GNPK RI Jawa Barat, saya menyambut baik kedatangan PD GNPK RI Sumedang. Tentunya saya sebagai pengurus wilayah sangat mengapresiasi kunjungan ini sebagai salah satu mekanisme yang harus kita lakukan.  Karena sebagaimana diketahui, GNPK RI ini adalah organisasi yang sangat spesifik dalam pencegahan korupsi, sehingga secara administratif juga harus tertata dengan baik dengan rapi, karena GNPK RI mempunyai ciri pergerakan yang elegan dalam perilaku.” ujar NS Hadiwinata.

“Disamping itu kami juga rutin melakukan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan Tipikor melalui media sosial, baik itu Facebook, WA, juga Instagram yang dilakukan oleh pengurus secara perseorangan atau langsung oleh lembaga.”lanjutnya lagi.

NS Hadiwinata juga menerangkan bahwa sebagai organisasi yang giat memerangi korupsi, GNPK RI selalu membuka kemitraan dengan pihak lain termasuk dengan kalangan birokrat dan penegak hukum.

“Kita bermitra dengan LSM atau Ormas yang lain termasuk juga birokrat dan penegak hukum. Karena pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu kami juga menggandeng media berita sebagai sosial kontrol dalam pengawasan penyelenggara negara.” tambahnya.

Menurut NS Hadiwinata, di usia yang ke-5 ini, GNPK RI Jawa Barat sudah memiliki pengurus daerah yang tersebar di 27 Kota / Kabupaten.

“Saat ini kepengurusan sudah ada di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dengan semakin meningkatnya tindak pidana korupsi baik skala maupun modusnya, maka perlu kepengurusan yang lebih solid lagi, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten atau kota,” ungkapnya.

“Tindak pidana korupsi sudah menjadi sebuah penyakit yang menyerang seluruh sektor dan golongan di Bangsa Indonesia. Hal ini hanya dapat dicegah apabila seluruh masyarakat Indonesia memiliki integritas dalam memerangi korupsi. Ini merupakan kunci penting yang dapat membentengi masyarakat dari tindak pidana korupsi” lanjutnya lagi.

“Oleh karena itu, dengan terpilihnya pengurus yang baru ini, saya berharap PD GNPK RI Sumedang harus bisa bekerja jauh lebih baik lagi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Dan saya juga berharap pengurus daerah lebih proaktif lagi dalam melakukan koordinasi dengan pengurus wilayah.” lanjutnya.

“Untuk PD GNPK RI Sumedang, kita akan segera siapkan SK yang barunya.” tegasnya.

Sementara Ketua PD GNPK RI Sumedang, Edih Martin, mengatakan bahwa kunjungan ke kantor pengurus wilayah Jawa Barat ini selain untuk melaporkan kepengurusan GNPK RI Sumedang yang baru, juga untuk meminta petunjuk dan pencerahan untuk meningkatkan kinerja anggota organisasi GNPK RI Kabupaten Sumedang.

“Alhamdulillah dengan adanya silaturahmi ke provinsi Jawa Barat kami bisa bertemu langsung dengan pak ketua untuk mendapatkan petunjuk dan pencerahan. Dan apa yang sudah sampaikan tadi oleh pak ketua PW diharapkan bisa meningkat kembali motivasi dan semangat para pengurus di Sumedang.” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edih Martin mengusulkan agar di masa pandemi Covid-19 ini para pengurus daerah GNPK RI di seluruh Jawa Barat secara rutin melakukan koordinasi ke pengurus wilayah secara online.

“Kami juga ingin mengusulkan nanti dalam koordinasi antara daerah dengan wilayah maupun ke pusat dilakukan secara online atau webminar melalui zoom meeting seperti yang biasa dilaksanakan di dunia pendidikan.” terangnya.

Selain melakukan pembenahan organisasi, Edih Martin juga berencana melakukan konsolidasi dengan kalangan birokrat di Sumedang.

“Insya Allah hasil pertemuan dengan ketua PW ini akan nanti kita sampaikan kepada sesepuh dan para pengawas GNPK RI Sumedang. Selain itu nanti kita akan melakukan konsolidasi ke para birokrat dari mulai Pak Bupat, Kapolres sampai ke Dandim.” terangnya.

Edih tak menampik bahwa saat ini di tubuh GNPK RI Sumedang telah terjadi perubahan komposisi personil.

“Sejak berdiri tahun 2017 lalu, memang ada sedikit perubahan struktur di kepengurusan GNPK RI Sumedang. Saya berharap dengan kepengurusan yang baru ini, para anggota lebih semangat lagi dan benar-benar punya pakta integritas yang jelas.” terangnya.

“Jadi tidak hanya sekedar masuk sebagai anggota saja, tetapi harus benar-benar siap langsung aktif. Karena terlibat di organisasi ini merupakan suatu ibadah bagi bangsa.” lanjutnya.

Edih Martin pun menyampaikan bahwa salah satu kendala yang menghambat kinerja GNPK RI Sumedang saat ini adalah belum adanya kartu anggota atau KTA yang baru.

“Kami berharap agar pengurus wilayah segera menerbitkan SK dan KTA untuk para pegurus di Kabupaten Sumedang. Karena dengan belum adanya KTA atau ID Card ini akan menjadi salah satu kendala kami untuk bergerak di lapangan. Sangat riskan jika anggota kami bekerja dengan tanpa dibekali SK atau KTA” ujar Edih.

Menurut rencana, sepulang dari kunjungan ke Pengurus Wilayah GNPK RI Jawa Barat ini, Edih Martin selaku ketua daerah akan segera melakukan pertemuan dengan para pengurus GNPK RI Sumedang yang baru.

“Mungkin sekitar hari Selasa atau Kamis lah kita akan mengadakan kumpul dengan seluruh pengurus.” pungkasnya.(Gani).

Editor : Raden Erik


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *