Diputuskan Bersalah, Honda Dan Yamaha Didesak Turunkan Harga Motor Matic

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Paska diputuskan bersalah melakukan persaingan usaha tidak sehat oleh Mahkamah Agung, kini produsen besar kendaraan roda dua Yamaha dan Honda didesak oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk segera menurunkan harga berbagai varian skuter matik 110 – 125 cc.

“Tanpa diminta dalam putusan, seharusnya managemen YIMM (Yamaha Indonesia Motor Manufacturing) dan AHM (Astra Honda Motor) beritikad baik untuk menurunkan harga sepeda motor yang terbukti dinyatakan kartel dimaksud,” bilang Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI seperti dikutip dari gridoto.com

YLKI juga menuntut agar Yamaha dan Honda segera mengembalikan uang selisihnya kepada konsumen yang telah membeli produk tersebut.

Tuntutan ini merupakan bagian dari permintaan YLKI kepada DPR RI untuk segera melakukan revisi terhadap UU No. 5, Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Dan memasukkan pasal agar pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, diwajibkan untuk menurunkan harga jual produk yang dipersekongkolkan tersebut,” ungkap Tulus sebagaimana dikutip dari gridoto.com

Seperti diberitakan sebelumnya, YIMM dan AHM sebagai produsen motor Honda dan Yamaha di Indonesia oleh pengadilan diputuskan bersalah telah melakukan praktik kartel harga skutik 110-125 cc pada periode 2012-2014.

Kasus ini mencuat sejak dipermasalahkan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), yang kemudian masuk ranah persidangan pada 20 Februari 2017 lalu.

Honda dan Yamaha sempat melakukan banding dan kasasi atas putusan tersebut. Namun pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan yang diajukan oleh YIMM dan AHM. Artinya, MA telah menguatkan putusan – putusan sebelumnya.

Dalam putusan perkara No. 217/Pdt.Sus-KPPU/2019
tersebut Honda dan Yamaha diwajibkan membayar denda dengan rincian denda untuk YIMM sebesar Rp 25 miliar dan denda untuk Honda sebesar Rp 22.5 miliar.

Namun YLKI menilai denda tersebut masih terlalu kecil. Menurut YLKI, seharusnya denda tersebut dihitung berdasarkan persentase keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar.

Editor : Erix Right


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *