Diduga untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api, Puluhan Patok Resahkan Warga Tanjungsari Sumedang

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Warga Dusun Pamagersari RT 05/04, Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dikejutkan dengan kemunculan puluhan patok bertuliskan PT KAI di daerah mereka.

Patok tersebut tergeletak begitu saja di SS atau Stat Spoor (Jalan Kereta), di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari pada Senin (2/12/2019) pagi.

Keberadaan puluhan patok bertuliskan PT KAI itu kini sangat meresahkan warga sekitar, karena sebelumnya mereka tidak pernah menerima informasi bahwa di lokasi bangunan rumah yang ditempatinya di bekas jalur kereta api ini akan kembali digunakan PT KAI.

Wawan (53) salah seorang warga setempat mengatakan bahwa kemunculan patok yang diduga milik PT KAI ini membuat warga didaerahnya merasa was was.

“Patok itu mulai ada sejak Senin kemarin. Warga resah, karena setelah ada patok itu banyak informasi yang simpang siur,”¬†ujar Wawan Kamis (5/12/2019) seperti dikutip dari kompas.com.

Informasinya juga sudah ada pendataan terkait patok, hingga pelebaran lokasi untuk jalur kereta api sepanjang 6 meter dari kiri kanan.

“Tapi kami benar-benar belum menerima informasi apa pun,”¬† Wawan menuturkan, belum adanya kepastian terkait realisasi rencana reaktivasi jalur kereta api Bandung-Sumedang ini pula yang membuat warga resah.

“Jadi dengan adanya patok itu warga makin resah. Tidak ada informasi sebelumnya tapi tiba-tiba ada patok itu,” tutur Wawan.

Wawan menyebutkan, warga di lokasi SS di Desa Tanjungsari menyadari jika bangunan rumah mereka berdiri di atas lahan milik negara. Namun, kata Wawan, rumah tersebut sudah mereka tempati secara turun temurun sejak puluhan tahun lamanya.

“Ini juga saya tinggal di rumah yang dulunya ditempati orang tua. Kami sadar ini lahan milik pemerintah, dan kalau mau digunakan kembali yang silakan saja, kami tak menolak. Apalagi ini untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan umum juga,” ujar Wawan.

Akan tetapi, kata Wawan, sebagai warga yang telah puluhan tahun tinggal di lokasi jalur kereta api, meminta kepastian dari pemerintah. Baik itu terkait waktu pelaksanaan reaktivasi, hingga proses relokasi warga.

“Kami yakin dalam hal ini, pemerintah tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Untuk itu, kami hanya minta kejelasan, kapan mau direalisasikannya? Terus apa rencana pemerintah untuk kami? Apakah kami akan direlokasi atau hanya diberikan uang kerohiman saja?,” tanya Wawan.

Wawan menuturkan, jika hanya uang kerohiman yang diberikan pemerintah, ratusan warga yang saat ini berada di lokasi jalur kereta api di Desa Tanjunsari bingung. Karena, kata Wawan, mayoritas warga belum memiliki lahan pengganti.

“Maka dari itu, kami hanya meminta kejelasannya dari pemerintah. Apa solusi yang diberikan pemerintah untuk kami,” ucap Wawan.

Sementara itu, Kepala Desa Tanjungsari Wawan Medan Suharman mengakui jika sejak adanya patok berlabel PT KAI itu, warga desanya mulai resah.

“Iya warga kami mulai resah karena ada patok itu. Mereka datang menanyakan ke desa soal patok itu. Saya yakinkan warga untuk tetap tenang dan jangan terpengaruh isu ini itu yang sumbernya tidak jelas, selain informasi langsung dari pihak desa,” ujar Wawan

Medan Suharman kepada Kompas.com di kantor desanya. Dia menyebutkan, sebelum ada patok PT KAI itu, pihak desa hanya menerima surat edaran via WhatsApp dari pihak PT KAI. Namun, surat edaran via WhatsApp tersebut tidak dibarengi dengan adanya sosialisasi maupun koordinasi dari pihak terkait. Baik itu, dari Pemkab Sumedang, Pemdaprov Jawa Barat, PT KAI, maupun dari pemerintah pusat.

“Setelah menerima surat edaran via WA (WhatsApp) itu, Senin paginya ada puluhan patok di sini. Ini yang bikin warga jadi resah,” ucap Wawan Medan Suharman seperti dikutip dari kompas.com

Sementara Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung Noxy Citrea menjelaskan perihal keberadaan patok di Kecamatan Tanjungsari adalah sebagai pembaruan dan menggantikan patok lama yang sudah banyak hilang.

Apabila patok lama masih ada, maka patok baru dipasang berdampingan. Noxy mengatakan, sebelum pemasangan patok, pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan ke pihak desa dan ditembuskan ke Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika).

Tulisan ini dikutip dari kompas.com


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *