Demo Rusuh Dimana mana, Pemerintah Bersikukuh Tetap Berlakukan UU Cipta Kerja

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Polisi berjaga d kawasan DPR RI /Jakpusnews.com/Zakiyatul Azizah. Foto : pikiranrakyat.com

Walau demo buruh yang menolak UU Cipta Kerja sudah berlangsung hampir di tiap daerah, namun nampaknya pemerintah tidak akan merubah keputusan tersebut. Padahal ratusan ribu buruh telah terjun ke jalan, bahkan kemudian terjadi tindakan tindakan anarkis.

Walau situasi sudah sangat memprihatinkan, namun pemerintah RI tidak bergeming. Bahkan kemudian Presiden RI melalu Menkopolhukam menyampaikan beberapa pernyataan tegas pemerintah dalam menghadapi aksi para buruh ini.

Dalam jumpa pers yang digelar pada hari Kamis malam (8/10), Menko Polhukam Mahfud MD sama sekali tak menyinggung soal Perppu. Bahkan Mahfud menegaskan akan menindak tegas pendemo yang rusuh.

Menkopolhukam, Mahfud MD menyampaikan pernyataan sikap Pemerintah RI dalam menghadapi demo kaum buruh yang menolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah sekarang ini.

 

Mahfud MD yang didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis, mengatakan bahwa Pemerintah RI tidak mau menyusahkan rakyatnya.

“Tidak ada pemerintah yang mau sengsarakan rakyat,” kata Mahfud, seperti dikutip dari kumparan.com

Juga dilansir dari kumparan.com, bahkan Mahfud menyentil begitu banyak hoaks bertebaran terkait Omnibus Law cipta kerja, mulai dari soal PHK hingga cuti.

Padahal kata dia, Omnibus Law ini memiliki poin positif antara lain mempermudah izin usaha dan membuka kesempatan kerja.

Dilansir dari media yang sama, berikut 7 sikap pemerintah menyikapi demo:

(1) UU Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat, melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya.

(2) Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan UU Cipta Kerja sepanjang semua itu dilakukan dengan damai menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum

(3) Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat tertentu, dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan.

(4) Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit.

(5) Untuk itu, demi ketertiban dan keamanan maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat.

(6) Selain berdemo dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas uu tersebut bisa ditempuh dengan cara sesuai dgn konstitusi.

Yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan PP, Perpres, permen, perkada sebagai delegasi per-UU-an. Bahkan bisa diadukan melalui mekanisme JR atau uji materi maupun formil ke MK.

(7) Sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal.


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *