Mei 8, 2021

Share and Protect

Biaya Bulanan ATM Naik Diam Diam, Pejabat Bank BJB Kompak Bungkam. Sikap OJK Dipertanyakan

Business with corruption by show the money for close mouth concept, include clipping path

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sumedang, medkom.id – Disaat publik semakin ingin mengetahui alasan tidak pernah diberitahukannya kepada para nasabah tentang kenaikan biaya administrasi ATM/ Kartu Debit akhir Maret lalu, para pejabat kantor pusat Bank BJB kompak ‘tutup mulut’ tanpa berusaha memberikan klarifikasi apapun.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya di medkom.id, pada tanggal 27 Maret 2021 lalu Bank BJB biaya Administrasi ATM / Kartu Debit yang langsung dipotong dari rekening para nasabahnya.

Yang mengherankan, kenaikan biaya bulanan ini dilakukan secara diam – diam menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2021 yang telah diselenggarakan 6 April 2021 lalu, tanpa ada pengumuman terlebih dahulu.

Masalah ini terkuak untuk pertama kalinya setelah beberapa orang nasabah mengeluhkan kenaikan biaya administrasi bulanan yang naik tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Beberapa orang nasabah mengeluhkan hal tersebut melalui akun Instagram resmi Bank BJB yaitu @bankbjb.

Di Kabupaten Sumedang beberapa orang nasabah pun mengeluhkan hal yang sama. Bahkan beberapa diantaranya telah mengadukan masalah yang menimpa mereka kepada sebuah lembaga perlindungan konsumen.

Sejak dimuatnya berita tentang kenaikan biaya bulanan Bank BJB ini, medkom.id terus berusaha meminta klarifikasi dari pihak Bank BJB.

Seperti pada hari Rabu (7/4/2021) lalu medkom.id telah mendatangi kantor Pusat Bank BJB di Jalan Naripan 12-14 Kota Bandung untuk meminta konfirmasi dari pejabat Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Bank BJB yaitu Widi Hartoto.

Medkom.id sengaja menyambangi kantor tersebut untuk menemui Sekretaris Perusahaan ini karena menurut keterangan dari laman web Bank BJB, Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) memiliki peranan penting dalam menjembatani komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal.

Lebih lanjut dijelaskan dari laman resmi Bank BJB ini, tugas dari sekretaris perusahaan ini adalah untuk memastikan bahwa Perseroan telah menjalankan fungsi keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan.

Namun sayangnya, melalui petugas costumer service permohonan wawancara ini ditolak oleh pejabat yang bersangkutan dengan alasan sedang meeting. 

Medkom.id pun kemudian berusaha mengajukan pertanyaan melalui aplikasi WhatsApp kepada Widi Hartoto.

Walau pesan sudah dibaca, namun Widi tidak menjawab pertanyaan dari medkom.id.

Yang cukup aneh, diduga kemudian Widi memblokir nomor WhatsApp medkom.id. Dugaan ini muncul seusai medkom.id mengirimkan pesan kedua.

Awalnya status pesan terlihat centang satu. Awalnya medkom.id berpikir yang bersangkutan sedang offline. Namun saat medkom.id mencoba berkirim pesan dengan menggunakan nomor lainnya, ternyata pesan sampai dengan indikasi tanda centang dua.

Hal yang hampir sama juga terjadi saat medkom.id mengirim pesan WhatsApp kepada Muhadi yang menjabat sebagai Komisaris Bank BJB. Yang bersangkutan terlihat sudah membaca pesan, namun tidak memberikan jawaban.

Hari Jum’at (9/4/2021) medkom.id mendatangi kantor cabang Sumedang di Jl. Prabu Geusan Ulun No.89. Kedatangan medkom.id diterima oleh Dicky Fauzi yang mengaku sebagai petugas kesekretariatan Bank BJB Cabang Sumedang.

Saat ditanya, Dicky mengakui adanya kenaikan biaya administrasi tersebut. Menurut Dicky kenaikan biaya bulanan tersebut merupakan kewenangan pusat yang sudah disampaikan kepada para pegawai melalui sistem online.

Dicky pun menganalogikan kenaikan  tersebut dengan kenaikan harga barang di minimarket yang tidak perlu diberitahukan kepada pihak konsumen.

Pernyataan tidak resmi dari Bank BJB kantor cabang Sumedang ini belumlah menjawab pertanyaan publik. Karena yang menjadi pertanyaan utama tentang alasan tidak dipublikasikannya kebijakan kenaikan biaya itu sendiri belum bisa dijawab oleh pihak Bank BJB.

Dengan sikap bungkamnya pihak Bank BJB ini jelas membuat tanda tanya semakin besar, ada apa dengan Bank BJB?

“Aksi tutup mulut dari para pejabat Bank BJB pusat ini jelas merupakan sebuah gejala yang kurang baik.” kata Gani Purnama, ketua Investigasi dan Klarifikasi dari sebuah lembaga anti korupsi independen.

Menurut Gani, bank BJB harus segera memberikan klarifikasi tentang ketiadaan informasi kenaikan biaya administrasi bulanan tersebut kepada para nasabahnya.

“Bank sekelas BJB seharusnya segera memberikan penjelasan tentang alasan tidak adanya informasi kepada para nasabah tentang kenaikan biaya administrasi yang dimaksud. Jangan sampai nasabah meradang lalu hilang kepercayaan kepada Bank BJB” ujar Gani melalui sambungan telepon, Kamis (8/4/2021).

OJK Belum Memberikan Keterangan

Sikap yang serupa dengan Bank BJB juga ditunjukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang notabene merupakan lembaga pengawas yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.

Dedi Kusnadi yang merupakan wakil ketua dari LPKNI Sumedang mengatakan bahwa LPKNI Sumedang telah dua kali berkirim surat kepada OJK Regional 2 Jawa Barat di Kota bandung.

“Kami sudah mengirimkan surat kedua. Namun hingga kini belum ada jawaban dari pihak OJK.” ujar Dedi saat dihubungi melalui telepon, Minggu (18/4/2021).

Dedi Kusnadi, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Sumedang.

“Sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, jelas kami mempertanyakan sikap OJK. Seharusnya OJK segera memberikan perhatian terhadap pengaduan konsumen ini.” lanjutnya.

Dedi mengatakan LPKNI Sumedang telah berkirim surat kepada Bank BJB dan OJK Regional 2 Jawa Barat, tapi belum mendapat respon yang diharapkan.

“Sejak kami sampaikan pengaduan, belum ada respon sedikitpun tentang pengaduan kami. Padahal kami sebagai lembaga perlindungan konsumen, memiliki hak untuk mendapatkan jawaban, baik dari Bank BJB maupun OJK.” kata Dedi lagi.

“Seharusnya pihak OJK memanggil kami dan Bank BJB duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini.” sarannya.

“Namun dengan sikap diam mereka (Bank BJB dan OJK) ini tentu saja mengundang kecurigaan dari kami.” lanjut Dedi.

Terlebih menurut Dedi, LPKNI Sumedang telah berkirim surat pengaduan kepada Gubernur Jawa Barat, namun hasilnya pun sama nihil.

“Sama, kami belum mendapatkan jawaban juga dari Gubernur Jabar” ujarnya lagi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Tugas OJK sebagaimana dikutip dari www.ojk.go.id yang merupakan website resmi mereka adalah sebagai berikut :

  1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
  2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
  3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Ketua LPKNI Sumedang Mengancam Akan Membawa Masalah Ini Ke Jalur Hukum

Ketua LPKNI Sumedang, Raden Erik menjanjikan masalah ini tidak akan berhenti begitu saja.

“Saat ini kami masih bersikap wait and see. Walau sepi publikasi, tapi jangan mengira kami akan diam dan membiarkan masalah ini menguap begitu saja. Kami akan tetap lanjut memperjuangkan hak – hak konsumen yang dirampas oleh Bank BJB.” kata Erik, saat ditemui di kantor LPKNI Sumedang, Minggu (18/4/2021).

Bahkan Erik mengancam akan menggandeng Polri dan Kejaksaan.

“Lihat saja dalam satu pekan ini. Jika tetap tidak ada respon dari Bank BJB atau OJK, kami akan segera berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Polri. Jika memang ditemukan pelanggaran, kami akan meminta agar dilakukan tindakan sesuai prosedur hukum.” ujarnya.

Raden Erik, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Sumedang.

“Karena kami menduga ada peraturan dan undang – undang yang dilanggar oleh Bank BJB. Kenapa kenaikan biaya administrasi tersebut tidak diberitahukan? Kenapa harus dilakukan secara diam – diam?” terang Erik saat ditanya alasannya.

Menurutnya, walau sudah terlanjur diberlakukan, Bank BJB tetap harus memberi penjelasan kepada publik tentang hal tersebut.

“Kenaikan biaya administrasi atau biaya apapun adalah hak bank. Tapi akan sangat janggal kalau pihak bank tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada nasabah. Kalau Bank BJB tidak juga mengungkapkan alasannya, berarti memang ada sesuatu yang disembunyikan.” lanjutnya.

“Kami juga sedang mendalami apakah ada indikasi penyalahgunaan wewenang jabatan dalam kebijakan tersebut. Mengingat kebijakan ini disahkan oleh direktur utama Bank BJB.” tandasnya.

Bank BJB sebelumnya diberitakan menaikan biaya administrasi bulanan ATM/Kartu Debit pada tanggal 27 Maret 2021 lalu.

Kenaikan ini kemudian menjadi masalah setelah beberapa nasabahnya mengadukan kenaikan tersebut yang diduga dilakukan tanpa disosialisasikan terlebih dahulu kepada nasabahnya.

Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,
Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan ;

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(R.Syani/Firman)


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •