Bentuk Tim Hukum, Bukti Negara dan PDIP Akan Intervensi KPK?

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly dianggap akan mengintervensi KPK dalam kasus yang tengah dihadapi oleh kader PDIP. Dugaan ini dikemukakan oleh Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari setelah PDIP membentuk tim hukum untuk membantu salah satu kadernya yang ditangkap oleh KPK.

Seperti diberitakan oleh tirto.id, Feri menilai terlibatnya Yasonna dalam pembentukan tim hukum, sebagai bentuk intervensi negara terhadap konflik yang tengah terjadi antara PDIP dan KPK.

Sebagaimana diketahui pada hari Jum’at 17 Januari 2020 lalu, Yasonna bersama PDIP membentuk tim hukum untuk melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas. Yasona dalam keterangannya mengatakan bahwa kehadiran dirinya adalah sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Bidang Hukum dan Perundang-undangan dari partai berlambang kepala banteng tersebut.

“Saya tidak ikut di tim hukum. Saya ketua DPP-nya, membentuk tim hukum. Waktu kami bentuk, saya umumkan, itulah tugas saya. Tim hukumnya, koordinatornya Pak Teguh Samudra,” kata Yasonna di Yogyakarta, Jumat (17/1/2020), seperti dikutip dari tirto.id

Dilansir dari tirto.id tim yang dibentuk oleh PDIP tersebut terdiri dari beberapa pengacara: I Wayan Sudirta, Yanuar Prawira Wasesa, Teguh Samudera, Nurul Wibawa, Krisna Murti, Paskaria Tombi, Heri Perdana, Benny Hutabarat, Kores Tambunan, Johannes L Tobing, hingga Roy Jansen Siagian.

Namun Yasona seolah ingin menyanggah anggapan akan mengintervensi kasus yang menimpa salah satu kader partainya terebut dengan mengatakan tak ingin tugasnya di Kemenhukham dan PDIP dicampuradukkan. Yasona meminta agar publik membedakan tugasnya sebagai Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan PDIP dengan jabatannya sebagai Menkumham

Feri Amsari menilai politik dua muka jabatan Yasonna yang ada di DPP PDIP dan Menkumham dalam menghadapi konflik dengan KPK ini akan dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Sebab sangat rentan dengan konflik kepentingan.

Feri menilai terlibatnya Yasonna dalam pembentukan tim hukum, sebagai bentuk intervensi negara terhadap konflik yang tengah terjadi antara PDIP dan KPK. Padahal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 28 tahun 1999, secara eksplisit sebenarnya penyelenggara negara tidak boleh merangkap jabatan dengan kelompok lainnya. Pasalnya, dikhawatirkan akan terjadi Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN).

“Seharusnya pengabdian terhadap partai berakhir ketika Yasonna menjadi pejabat publik. Harusnya menteri mengutamakan kepentingan negara dibanding partai,” kata dia kepada Tirto, Sabtu (18/1/2020).

Feri menyarankan sebaiknya Yasonna tak perlu menampilkan diri di hadapan publik untuk menyatakan sikapnya membela PDIP. Sebab hal itu akan menjadi pertanyaan di benak publik, seakan-akan terjadi konflik besar. Menurut dia, tak mungkin Yasonna tidak terlibat mengatur strategi dalam menghadapi KPK. Baik sebagai Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan PDIP, maupun Menkumham.

“Kenapa ditunjukan ke publik? Itu menurut saya yang salah, karena ingin memperlihatkan ada konflik kepentingan yang ditunjukan. Ini tidak sehat,” ujarnya. Oleh karena itu ia menyarankan agar Yasonna tak perlu terlibat dalam tim hukum yang dibentuk PDIP untuk menghadapi KPK. Kemudian ia juga meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegur Yasonna agar profesional sebagai pejabat publik.

Bahwa saat ini ia bukan petugas partai lagi, tetapi petugas negara. “Sayang presiden malah memperbolehkan. Ini problematika, padahal dulu presiden anti sama menteri yang aktif di partai,” tuturnya. Ketegangan antara PDIP dengan KPK bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap eks Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan dalam pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.

Politikus PDIP, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka penyuap Wahyu Setiawan. Suap KPU merembet ke tubuh PDIP saat KPK akan menyegel ruangan di kantor DPP, tetapi terhalang oleh petugas keamanan. Saeful adalah Staf Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang juga jadi tersangka penyuapan Wahyu. Hasto telah membantah terlibat meski anak buahnya ditangkap KPK.

Baca selengkapnya di artikel “Politik Muka Dua Yasonna: Wujud Negara Intervensi Kasus PDIP di KPK”, tirto.id


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *