Mei 8, 2021

Share and Protect

Bank Indonesia Langsung Turun Tangani ‘Skandal Receh’ Bank BJB

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sumedang, medkom.id – Kenaikan biaya administrasi bulanan Bank BJB yang diduga telah melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena tidak memberikan pemberitahuan kepada para nasabahnya membuat Bank Indonesia (BI) langsung bereaksi.

Dikabarkan BI telah menuntut Direktur Bank BJB untuk segera memberikan klarifikasi terkait kenaikan biaya bulanan tersebut.

Kabar ini disampaikan langsung oleh ketua LPKNI Sumedang, Raden Erik di kantornya.

“Benar, kami telah menerima surat tembusan dari Bank Indonesia.” ujar Erik kepada medkom.id, Selasa (20/4/2021).

“Pada prinsipnya, dalam surat tersebut BI hanya memerintahkan kepada Direktur Bank BJB untuk memberikan klarifikasi dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan dari kami.” terang Erik.

“Dan kami berharap langkah yang dilakukan BI ini bukan sekedar formalitas saja, tapi benar – benar langkah nyata untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perbankan.” harap Erik.

Saat ditanya kemungkinan bank BJB akan melaksanakan perintah dari BI, Erik menjawab bahwa itu sebuah keharusan.

“Tentu saja Bank BJB harus melaksakanan perintah dari Bank Indonesia tersebut. Saya percaya bank besar yang dipimpin Yuddy Renaldi ini akan taat kepada perintah BI. Jangan gara – gara uang receh, kredibilitas bank BJB jadi tercoreng ” kata Erik.

Apakah dengan memberikan klarifikasi saja sudah cukup? tanya medkom.id kepada Erik.

“Tentu saja tidak. Kita tahu bahwa dalam setiap pelanggaran tentu harus ada sanksi. Dan jika terbukti, sudah barang tentu BI maupun OJK harus memberikan sanksi tegas atas tindakan bank BJB ini” ujarnya lagi.

“Yang penting sekarang, Bank BJB mau melaksanakan perintah BI saja dulu. Tapi kalau sampai mereka (Bank BJB) tidak melaksakanan perintah tersebut, pertanyaan kami cuma satu, ada apa nih ?” imbuhnya.

“Bank BJB kan baru saja meraih penghargaan sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah dengan kinerja terbaik di Indonesia. Jadi sudah seharusnya mereka menjadi contoh yang baik bagi bank yang lain.” terang Erik.

“Setiap nasabah punya hak yang harus dihormati. Jangan hanya karena pihak bank yang punya kuasa, lalu mereka pikir bisa menaikan biaya bulanan secara diam – diam tanpa memberitahukan kepada para nasabah. Kan udah jelas ada peraturan OJK yang mengatur mekanisme hal itu. Lalu kenapa tetap mereka langgar?” lanjutnya.

“Yang lebih mengherankan, OJK sama sekali belum merespon surat pengaduan dari kami. Padahal yang dilanggar oleh bank BJB adalah peraturan OJK lho. Tapi kenyataannya OJK sendir malah cuek. Buktinya dua surat pengaduan dari kami sampai hari ini tidak ditanggapi juga.” sindirnya.

“Saat ini kami masih menunggu itikad baik dari Bank BJB. Apakah mereka akan memanggil kami untuk memberikan klarifikasi atau tidak? Kita lihat saja nanti. Kami akan kawal masalah ini sampai tuntas” tandas Erik.

Diberitakan sebelumnya di medkom.id, sejumlah nasabah Bank BJB melaporkan kenaikan biaya administrasi bulanan ATM dan kartu debit ke Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI).

Yang menjadi keluhan para nasabah tersebut adalah penerapan kebijakan tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya.

Berdasarkan informasi dari nasabah,  kenaikan biaya administrasi bulanan ATM dan Kartu Debit ini kemungkinan mulai diberlakukan sejak tanggal 27 Maret 2021 lalu.

Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,
Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan ;

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Peraturan inilah yang diduga dilanggar oleh Bank BJB. Namun sampai saat ini OJK sebagai pihak yang menerbitkan aturan tersebut malah belum memberikan tanggapan apapun terkait pengaduan para nasabah yang disampaikan melalui LPKNI.

(R.Syani/Firman).


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •