Artidjo Pensiun Jadi Hakim MA, Koruptor Berbondong-bondong Ajukan PK

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Gelombang upaya hukum pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dari narapidana korupsi bermunculan sejak Mei 2018. PK menjadi upaya hukum mereka untuk meringankan atau bisa bebas dari hukuman yang sedang mereka jalani.

Muncul anggapan bahwa gelombang pengajuan PK tersebut tidak lepas dari pensiunnya Artidjo Alkostar sebagai hakim agung. Sebab, waktu pendaftaran PK yang tak terpaut jauh dari hari pensiunnya hakim yang terkenal galak kepada koruptor itu.

Semasa masih aktif sebagai hakim agung, Artidjo dikenal ‘galak’ terhadap koruptor. Ia tak segan memperberat hukuman hingga beberapa kali lipat terhadap mereka. Sebagai Ketua Kamar Pidana MA, ia juga berwenang mengatur siapa majelis hakim yang menangani perkara pidana di MA, baik kasasi maupun PK.

Artidjo pensiun sejak Jumat, 1 Juni 2018. Namun ia sudah tidak menangani perkara pada saat usianya menginjak 70 tahun, yakni 22 Mei 2018, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seperginya Artidjo dari lembaga peradilan, seakan napi koruptor mendapat ‘nafas’ untuk mencari cara bagaimana bisa meringankan hukuman atau bebas dari jeratan jeruji besi. Namun mereka berdalih pengajuan PK bukan karena Artidjo telah pensiun.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mengajukan PK pada 30 April 2018 berdalih bahwa upaya hukum PK yang diajukannya merupakan cara ikhtiar untuk mendapatkan keadilan.

“Tidak ada hubungannya. Pak Artidjo yang megang kasasi, jadi bukan Pak Artidjo yang pegang sidang PK ini,” kata Anas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/5) lalu.

Anas merupakan terpidana kasus pencucian uang proyek Hambalang. Anas yang semula mendapat hukuman tujuh tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama, tetapi pada tingkat kasasi hukuman Anas diperberat oleh Artidjo menjadi 14 tahun penjara.

Selain Anas, Menteri Agama Suryadharma Ali ikut mencoba peruntungan melalui upaya hukum PK pada 4 Juni 2018. Terpidana korupsi dana haji dan penyelewengan dana operasional menteri (DOM) ini berdalih tidak berhubungan dengan pensiunnya Artidjo Alkostar. Dia menilai, terdapat kekhilafan hakim pada putusan hakim tingkat pertama.

“Ini kan nggak mudah menghitung kerugian negara, jadi selesai koreksi. Enggak ada hubungannya dengan Artidjo,” ucap Suryadharma, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/6) lalu.

Suryadharma dijatuhi hukuman penjara pada pengadilan tingkat pertama, tetapi saat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hakim malah memperberat hukumannya menjadi 10 tahun. Dia pun menilai, hasil telaah yang dilakukannya bersama tim kuasa hukum tidak ada kerugian negara dalam dana haji pada 2010-2013 dan DOM tersebut.

Tak hanya dua orang koruptor tersebut yang mengajukan PK. Namun terdapat Sembilan koruptor lainnya yang juga mencoba peruntungan untuk bebas dar jeratan hukum. Berikut daftar 11 koruptor yang ajukan PK ke MA:

1. Anas Urbaningrum, terpidana korupsi dan pencucian uang proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. Mantan Ketum Partai Demokrat itu mengajukan PK pada 30 April 2018.

2. Suroso Atmomartoyo, terpidana suap proyek pembelian Tertra Ethyl Lead dari The Associated Octel Cimoany Limited. Mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina tersebut mengajukan PK pada 15 Mei 2018.

3. Siti Fadilah Supari, terpidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Mantan Menkes itu mengajukan PK pada 15 Mei 2018.

4. Suryadharma Ali, terpidana kasus korupsi penyelenggaraan haji. Pria yang merupakan mantan Menteri Agama itu mengajukan PK pada 4 Juni 2018.

5. Muhammad Sanusi, terpidana suap reklamasi Teluk Jakarta. Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta tersebut mengajukan PK pada 25 Juni 2018.

6. Guntur Manurung, terpidana suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Pengajuan PK mantan anggota DPRD Sumatera Utara masuk ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada 2 Juli 2018.

7. Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng, terpidana korupsi proyek Hambalang. Adik kandung mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng tersebut mengajukan PK pada 2 Juli 2018.

8. Jero Wacik, terpidana korupsi dana operasional menteri (DOM) saat menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2004-2011) dan Menteri ESDM (2011-2014). Ia mengajukan PK pada 10 Juli 2018.

9. Raoul Adhitya Wiranatakusumah, terpidana suap dua hakim PN Jakarta Pusat. Mantan pengacara Jessica Kumala Wongso itu mengajukan PK pada 19 Februari 2018.

10. Tafsir Nurchamid, terpidana korupsi pengadaan dan pemasangan sistem TI di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia. Mantan Wakil Rektor UI tersebut mengajukan PK pada 10 April 2018.

11. Irman Gusman,terpidana suap pengadaan gula impor di Perum Bulog. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu mengajukan PK pada 10 Oktober 2018.

(rdw/JPC)

Klik disini untuk halaman asli


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *