Juni 25, 2021

Share and Protect

Antisipasi Naiknya Mobilitas Masyarakat Jelang Lebaran, Polsek Cisarua Perketat Protokol Kesehatan

Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sumedang, medkom.id – Kebijakan dilarang mudik sudah mulai berlaku 6 Mei 2021, atau hari ini. Polres Sumedang pun mulai melakukan penyekatan di beberapa ruas jalan yang menjadi akses masuk ke Kabupaten Sumedang.

Pemeriksaan terhadap para pendatang pun sudah dilakukan beberapa hari sebelum larang mudik berlaku di beberapa pos pemantauan.

Sementara di dalam kota, untuk mengantisipasi naiknya mobilitas masyarakat dalam perayaan lebaran, Polres Sumedang semakin gencar melakukan operasi yustisi.

Seperti halnya di Kecamatan Cisarua, Kapolsek Cisarua IPTU. Nuroni Kandiana, S.Pd.I., M.Pd. mengintruksikan kepada jajarannya agar melaksanakan Kegiatan Operasi Yustisi dalam rangka penegakan disiplin Protokol kesehatan di wilayahnya, Kamis (06/05/2021).

Kegiatan operasi yustisi tersebut dipimpin oleh Kapolsek Cisarua dengan dibantu oleh 2 Personel Polri, 2 Personel TNI dan 1 Personel Pol PP Kecamatan Cisarua.

Sebelumnya Pemerintah secara resmi melarang masyarakat melakukan aktivitas mudik lebaran 2021 sejak 6 hingga 17 Mei 2021 dengan alasan risiko penularan Covid-19 yang masih tinggi di Indonesia.

Terkait kebijakan ini, Polri menegaskan bahwa pihaknya akan memutarbalikan kendaraan yang nekat melakukan mudik di tanggal tersebut.

Pun begitu, masih ada beberapa kategori masyarakat yang diperbolehkan untuk berpergian keluar kota dengan beberapa persyaratan tertentu.

Persyaratan warga yang bisa berpergian ke luar kota saat larangan mudik berlaku tertuang dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Selain harus membawa surat bebas corona, juga hanya kendaraan dengan tujuan tertentu yang diizinkan melakukan perjalanan tersebut.

Ada 15 jenis kendaraan atau masyarakat yang diperbolehkan melakukan perjalanan ke luar kota selama masa larangan mudik, berikut lengkapnya:

  • Kendaraan pelayanan kesehatan yang darurat
  • Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara
  • Kendaraan dinas TNI / Polri
  • Kendaraan dinas jalan tol
  • Kendaraan pemadam kebakaran
  • Kendaraan ambulans
  • Kendaraan jenazah
  • Kendaraan khusus angkut barang, bukan penumpang
  • Kendaraan pengangkut logistik atau barang kebutuhan pokok
  • Kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan
  • Kendaraan pengangkut petugas operasional dan petugas penanganan COVID-19
  • Kendaraan repatriasi: mengangkut pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri serta pemulangan orang dengan alasan khusus dari pemerintah sampai ke daerah asal sesuai ketentuan yang berlaku
  • Kendaraan untuk kepentingan melahirkan maksimal 2 orang pendamping
  • Kendaraan untuk kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan 1 orang pendamping
  • Kendaraan untuk dinas mendesak ASN, BUMN, BUMD, TNI / POLRI, Karyawan Swasta yang wajib disertai dengan tanda tangan basah pimpinan lembaga / perusahaan.

Selain itu juga ada Surat Izin Keluar Masuk yang harus dibawa.

Editor : Raden Erik


Share and Protect
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •